POJOKBANDUNG.com,BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung targetkan kemiskinan di kota kembang menurun jadi 3,14 persen dari jumlah penduduk Kota Bandung pada 2023 mendatang.
Berdasarkan data Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Dinsosnangkis) Kota Bandung pada 2018, angka kemiskinan di Kota Bandung berada di 3,57 persen. Saat ini, jumlah warga miskin dan sangat miskin di Kota Bandung sebanyak 79.000 Kepala Keluarga (KK) atau 400 ribu jiwa.
“Karenanya saya meminta, agar mencapai target penurunan angka kemiskinan, SKPD dan unsur kewilayah untuk memetakan warga Kota Bandung. Pemetaan itu agar program penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung lebih tepat sasaran,” ujar Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana, kepada wartawan Selasa (13/11).
Yana mengatakan, perlu melakukan pemetaan agar bisa terlihat di kawasan mana saja ada kemisikinan, apa penyebabnya dan bagaiaman penanggulangannya.
“Dari pemetaan bisa terlihat daerah dan problemnya. Solusi diberikan sesuai dengan kebutuhannya,” jelas Yana.
Meskipun secara prosentase, jumlah warga miskin di Kota Bandung kecil, namun jika dilihat secara jumlah, Yana yakin itu merupakan angka yang besar.
“Intinya bukan soal besar kecilnya tetapi kita harus menanggulangi orang miskin,” lanjutnya.
Yana menyampaikan, hadirnya Program Inovasi Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK), Dana Kelurahan (bantuan pemerintah pusat) dan Kotaku menjadi daya dukung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Agar tepat sasaran, Yana juga meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar untuk menyelaraskan program yang sesuai sehingga terintegrasi dengan benar.
“Bappenas dan Bappeda mempunyai program apa saja? Nanti akan kita bagi program-programnya supaya treatmentnya kena. Meskipun anggaran terbatas, tetapi bisa terintergrasi, maka terpenting itu tepat sasaran,” tegasnya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinsosnangkis Kota Bandung, Tono Rusdiantono mengatakan, untuk menanggulangi kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Dinsosnangkis.
“Semua stakeholder, termasuk semua SKPD di Kota Bandung harus ikut membantu,” kata Tono.
Terlebih, sekarang data kemiskinan sudah diupdate, dan semua memegang data yang sama. Sehingga, penanggulangan kemiskinan bisa dilakukan secara terintegrasi.
“Selain itu, setiap SKPD punya alokasi dan program khusus untuk mengatasi kemiskinan, sehingga semestinya bisa terintegrasi,” tuturnya.
Sebagai langkah kongkret, Tono mengatakan, ke depan puskesos tidak terpusat di Rancacili, melainkan akan dibuat di setiap kewilayahan.
“Dengan begitu penanggulangannya akan bisa lebih efektif. Sehingga kalau ada laporan, bisa langsung ke kewilayahan, tidak harus selalu melibatkan Dinsos,” katanya.
Menurut Tono, anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung sebenarnya besar, menyentuh angka Rp1 triliun. Namun semuanya tersebar di berbagai SKPD.
“Di Dinsos sendiri ada alokasi Rp50 milyar,” terangnya.
