pojoksatu.com,SUBANG – Kantor DPRD Kabupaten Subang di datangi buruh. Ratusan buruh ini datang untuk menyampaikan aspirasi terkait ketidakjelasan naiknya iuran BPJS Kesehatan. Bagi kaum buruh, kenaikan iuran tersebut sangat memberatkan lantaran uang gaji mereka akan terpotong oleh tagihan.
Koordinator aksi dari KASBI, Edi mengatakan, di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit, masyarakat harus menambah lagi pengeluaran biaya tambahan.
“Saya pikir bukan hanya kami saja yang merasa berat,” kata Edi.
Tak hanya itu, sebagian dari kaum buruh bahkan menilai jika kenaikan iuran jaminan kesehatan itu ada sangkut pautnya, dengan tunggakan ke rumah sakit yang belum terbayarkan.
“Masa kami yang dititik beratkan, contohnya, pekerja di Kabupaten Subang harus mengeluarkan di atas 10 persen dari penghasilannya apabila iuran BPJS Kesehatan melonjak,” ungkapnya.
Iuran BPJS Kesehatan resmi naik pada 1 Januari 2020. Dasar hukumnya, yakni Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
“Kami tegaskan akan terus berjuang agar nasib buruh ada perubahan.Jadi sampai titik darah penghabisan kami menolak kenaikan 100% BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Edi
Hari ini,buruh dari KASBI, FSPMI, SPMKB, SPG Yountek, Forum Buruh Perempuan Subang menggelar aksi di depan gedung DPRS Subang.Mereka juga menolak gaji dibawah UMK, menolak adanya upah sektor padat karya dan kami mendesak agar DPRD segera mengambil sikap dengan kenaikan 100% BPJS ketenagakerjaan.
“Terkait hal ini, kami minta pemerintah harus pro terhadap buruh. Buruh jangan hanya diperas tenaganya saja. Karen itu, kami semua meminta naiknya upah minimum sektoral di tahun 2020, serta mendesak kinerja Disnakeetrans akan lebih baik lagi,” pungkasnya.
