Bandung – Kondisi Perum Bulog sebagai penyangga stok beras nasional saat ini kondisinya hampir kolaps. Hal ini harus segera dibenahi dengan kebijakan strategis.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat bersama Dirut Bulog Budi Waseso, di DPR RI, Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Wakil Ketua Komisi IV, Dedi Mulyadi menilai ada dua langkah besar yang harus diambil untuk menyelamatkan Bulog. Yang pertama soal penyaluran dan pembelian gabah hasil panen berjalan.
“Bulog mesti diberikan peran untuk pengadaan dan penyaluran beras untuk warga miskin dalam bentuk program bantuan pangan non tunai,” kata Dedi dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2019).
Selanjutnya, harus ada penggantian Bulog secara kelembagaan menjadi Badan Ketahanan Pangan Nasional. Nantinya, mereka bertugas untuk pengadaan stok pangan nasional dan bertugas untuk penyediaan bahan pangan, menjaga stabilitas harga pangan secara nasional.
Lembaga ini juga yang melakukan analisa perlu atau tidaknya impor pangan. Tingkatannya pun harus setingkat menteri dan di bawah tanggungjawab preisiden langsung.
“Dengan demikian badan ini akan kuat dan strategis,” tuturnya.
Sebelumnya dalam rapat kerja tersebut Budi Waseso menjelaskan kondisi Perum Bulog sebagai penyangga stok beras nasional saat ini kondisinya hampir kolaps. Beban utang tinggi, dan stok beras 900 ribu ton dari impor, terancam tak bisa dimanfaatkan. Semua itu menjadi beban Bulog.
“Kurang lebih ada 20 ribu ton beras sudah dikarantina, karena rusak parah dan membahayakan untuk dikonsumasi. Bulog juga terancam rugi cukup besar dengan kondisi ini,” tandasnya.
Stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 2,2 juta ton. Namun Bulog tak bisa menyalurkan beras tersebut, tanpa perintah dari pemerintah. Idealnya, beras tersebut disalurkan, sehingga saat musim panen pada Maret 2020 bulog bisa mencicil utang yang saat ini didera.
“Saat ini utang Bulog sebesar Rp.28 triliun, dengan bunga setiap hari Rp 9 miliar. Kondisi ini membuat Bulog dalam kondisi berat” pungkasnya.
