Ketua DPRD Jabar Pastikan Takkan Ada Interpelasi untuk Emil

ILUSTRASI : Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri pelantikan anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024. Hubungan antara legislatif dan eksekutif di pemerintahan Jawa Barat sudah mencair. (dok. Humas Pemprov Jabar)

ILUSTRASI : Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri pelantikan anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024. Hubungan antara legislatif dan eksekutif di pemerintahan Jawa Barat sudah mencair. (dok. Humas Pemprov Jabar)

POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Hubungan antara legislatif dan eksekutif di Jawa Barat mulai mencair. Ketua DPRD Jawa Barat, Taufik Hidayat menegaskan tak akan menggunakan hak interpelasi kepada Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dalam memperbaiki komunikasi.

Komunikasi yang menjadi isu ia sebut bisa diselesaikan dengan penambahan intensitas pertemuan maupun diskusi. Maka, hal yang wajar jika dalam masa kepemimpinan yang baru ada beberapa kesalahpahaman antara kedua belah pihak.

“Saya kira intinya komunikasi tersumbat. Tidak ada (penyampaian) interpelasi-interpelasi. Dewan dengan gubernur itu kayak suami istri, jadi kita harus terjalin. Dalam Pancasila ada musyawarah mufakat, makanya harus dimusyawarahkan,” kata Taufik di sela kegiatan di Sari Ater Subang, Selasa (29/10/2019).

Ketua DPD Gerindra Jabar ini meminta Ridwan Kamil menjelaskan mobilitas dan padatnya agenda kegiatan dalam menjalankan tugas. Karena, tidak semua anggota dewan mengetahui. Di lain pihak, ia meminta Ridwan Kamil tetap menjadwalkan acara khusus untuk berdiskusi dengan legislatif.

“Pak Gubernur itu mengurus Jawa Barat sudah pusing, capek, berat. Saya aja mengurus 120 orang sudah pusing apalagi Pak Gubernur mengurusi masyarakat dari Pangandaran sampai Ujung Genteng, belum lainnya,” imbuhnya.

“Harus ada pertemuan rutin nanti, jadi dua hari yang lalu dengan pak gubernur di rumah saya, terus tadi malam saya dengan unsur pimpinan,” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pola komunikasi antara legislatif dan eksekutif dinilai masih belum berjalan baik. Hal ini harus segera diperbaiki agar fokus menjalankan fungsi dua lembaga tidak terganggu. Keluhan ini bahkan sempat dibahas oleh para pengurus partai politik di kantor PKB Jawa Barat beberapa bulan lalu. Mereka pun mengamini bahwa Gubernur Jawa Barat sangat sulit untuk dihubungi maupun ditemui.

Setelah pertemuan itu, tanda-tanda perbaikan hubungan komunikasi antara eksekutif dan legislatif belum berjalan baik. Salah seorang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haru Suandharu bahkan menegaskan Ridwan Kamil belum menunjukkan niat untuk memperbaiki hubungan dengan DPRD.

loading...

Feeds

POJOKBANDUNG.com – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) mengumumkan kerja samanya dengan Universitas Pasundan (Unpas) melalui penandatangan Nota Kesepahaman (Memorandum …