POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) ditingkat rumah tangga merupakan langkah awal yang krusial dalam mengembangkan pemberdayaan ekonomi. Namun, program ini perlu distimulasi secara terus menerus agar geliatnya terus berkembang.
Hal itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya usai membuka acara Revitalisasi UP2K PKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Kota Bandung, Senin (22/10/2019).
Ia menjelaskan, UP2K merupakan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik secara perorangan maupun kelompok yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan swasta, bantuan luar negeri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Usaha ekonomi tersebut menjadi strategi alternatif pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Pendekatan berbasis sosial kemasyarakatan pun tidak hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga mencakup pengembangan kemapuan dan keahlian warga desa/kader dan anggota rumah tangga.
“Oleh karenanya, kita berharap dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pokja II PKK Provinsi Jawa Barat ini melalui program keterampilan, pendidikan, pemberdayaan kehidupan berkoperasi (termasuk UP2K) ini mampu menggeliatkan perekonomian masyarakat di mulai dari keluarga,” kata Atalia.
Selain itu, setiap daerah mempunyai potensi unggulan untuk dikelola dan diolah menjadi makanan maupun industri kerajinan yang mempunyai nilai jual cukup tinggi dengan kualitas dan kuantitas masing-masing wilayah. Para pelaku usaha harus terus memperbaiki permodalan, Sumber Daya Manusia, legalitas, kemasan produk, hingga manajemen usaha dan pemasaran, sehingga penjualan produk bisa maksimal.
“Kita juga akan kerja sama dengan platform-platform digital (online) supaya ibu-ibu rumah tangga bisa tetap menghasilkan karya dari rumah sambil mendapatkan pendapatan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat Dedi Sopandi mengaku bakal mengkoneksikan UP2K dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Pihaknya pun akan mengupayakan produk dark UP2K ini dapat dijajakan pada sejumlah tempat, termasuk di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Saat ini, terdapat sekitar 51.300 UP2K di Jabar di mana di setiap desa rata-rata memiliki 10 UP2K. “Peran dari kita di BIJB untuk UP2K ini kita akan coba sewakan di tiga bulan pertama. Jadi lebih kepada pendampingan awal. Selain itu, kita juga akan mengkoneksikan UP2K dengan Bumdes,” ujar Dedi.
Di lain pihak, produk dari UP2K yang potensial tersendat dalam hal perizinan. Terkait dinamika tersebut, pihaknya pun akan mengupayakan agar UP2K mampu bergerak menuju e-commerce.
“Jadi hari ini sepeti temu bisnis. Antara pelaku dengan dinas-dinas, pihak permodalan hingga minimarket untuk mengetahui persyaratan bagaimana sejumlah produk dari UP2K tersebut bisa masuk ke minimarket,” pungkasnya.
