POJOKBANDUNG.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Melihat hal itu menjadu agin segar, karena Gerindra berpeluang menjadi agin bagian dari koalisi pemerintah.
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Adi Prayitno menilai jika Gerindra gabung ke pemerintah, maka oposisi yang identik dengan partai yang dibesut Prabowo Subianto ini akan sirna. Baginya Indonesia membutuhkan peran oposisi bagi menjaga demokrasi di Indonesia.
“Ini akan jadi kabar buruk bagi oposisi, karena hanya akan mungkin menyisakan PKS sebagai oposisi padahal demokrasi yang kuat dan sehat itu meniscayakan oposisi yang kuat,” ujar Adi saat dikonfirmasi awak media, Sabtu (12/10).
“Selama ini yang menjadi simbol oposisi ya Prabowo dan Gerindra, suka nggak suka. Bukan PKS. Simbolnya Prabowo, bukan PAN, bukan Demokrat bukan PKS. Kalau simbol oposisi ini melebur jadi satu tentu akan jadi lelucon,” tambahnya.
Kemudian, menurut Adi, tak terbayang jika Gerindra selama lima tahun ke depan akan berubah sikap. Dari yang sebelumnya kritis namun berubah 100 persen sikap dan prilakunya.
Enggak kebayang kalau Gerindra yang selama ini kritis, bahkan cukup ekstrim beda pendapat politiknya dengan Jokowi, tiba-tiba setiap hari harus muji-muji Jokowi. Ada bentrokan psikologis yang tak bisa dihindari. Sangat lucu, gimana kita bisa mrnjelaskan pada publik,” katanya.
Sehingga bagi Adi, yang akan menjadi korban adalah rakyat. Selama Pilpres 2019 lalu rakyat telah terbelah, namun usai kompetisi justru dua kompetitor ini berpelukan mesra dan bagi-bagi kekuasaan.
“Itu artinya politik kita selama ini gincu aja bahwa perbedaan dan konfrontasi itu hanya sebatas konsumsi publik saja. Tapi kasian rakyat yang sampai sekarang belum banyak yang move on. Karena kasian rakyatnya. Dibelah, seakan memang terjadi friksi, tapi nyatanya elite landai-landai saja seakan tak terjadi apa-apa,” ungkapnya.
Adapun di pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto dilakukan pada Jumat (11/10), dan membicarakan tiga hal. Pertama mengenai masalah bangsa dalam hal ekonomi nasional. Untuk menciptakan ekonomi yang baik perlu ditopang juga dengan kondisi politik dan keamanan yang stabil.
Kedua adalah, mengenai rencana pemerintah menjadikan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta. Ketiga adalah pembicaraan koalisi. Jokowi mengatakan, koalisi masih belum final. Namun ada peluang bagi Gerindra bergabung ke pemerintah.
“Untuk urusan satu ini (koalisi) belum final, tapi kami tadi sudah berbicara banyak mengenai kemungkinan Partai Gerindra masuk ke koalisi,” ungkap Jokowi.
