POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Aksi unjuk rasa dari berbagai daerah di Indonesia terkait menolak UU KPK dan RUU KUHP dinilai kurang efektif. Salah satunya ketidakjelasan target politik.
“Aksinya atau setting aksinya harus jelas di awal apa target politiknya, kemudian bagaimana konsolidasi massa dan juga isunya, itu yang paling penting, sehingga mereka melakukan aksi atas kesadaran isunya, bukan atas dasar euforia semata,” ucap Mantan Ketua Bem Seluruh Indonesia (BEM SI) Jawa Barat, Fauzan Irvan, saat dihubungi, Senin (7/10/2019).
Aksi-aksi sebelumnya dinilai Fauzan merupakan sebuah ajang konsolidasi gerakan mahasiswa atau ajang gerakan bersatunya mahasiswa.
“Kita perlu apresiasi, tapi dalam bab narasi, argumen, dan partisipasi publik ini harus diperkuat lagi, sehingga nafas
gerakan akan panjang,” katanya.
Sementara itu, Pengurus Besar Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia (FL2MI), Acep Jamaludin menyebutkan, aksi mahasiswa kemarin ini cenderung reaksionel yang menyebabkan anarkisme terjadi.
“Kedepannya, bagaimana teman-teman masuk ke depannya dalam berbicara permasalahan aksi ini harus manajemen aksi dan settingan aksinya harus serius dan benar-benar tertata rapi,” ungkap dia saat dihubungi di waktu yang sama.
Ia berharap, kedepannya mahasiswa yang akan unjuk rasa agar bisa mengkaji dan mengarahkan isu yang substansial.
“Tindakan yang selanjutnya bagi saya itu harus dilakukan gerakan kembali tapi isunya lebih substansial,” Tandasnya.
