POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Jawa Barat, menolak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) oleh presiden untuk membatalkan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi yang sudah diketok palu DPR RI.
Mahasiswa menilai, belum ada kekosongan hukum di Indonesia yang mendesak untuk dikeluarkannya Perppu. Sebab, berdasarkan syarat kontitusional dan yudisial ada tiga alasan untuk menerbitkan Perppu. Pertama kekosongan hukum. Kedua, tidak ada hukum yang mengatur. Ketiga ada UU/hukum tetapi tidak cukup teratur untuk mengatur.
“Presiden tidak perlu mengeluarkan Perppu. Perppu dikeluarkan bila ada yang penting dan menjadi prioritas,” ujar Ketua Aliansi BEM Jabar, Dede Robi Nuralam, di Teras Sunda Cibiru, Kota Bandung, Senin (30/9/2019).
Dede berpandangan, Presiden Joko Widodo tidak perlu menerbitkan Perppu KPK. Justru, pihaknya menilai, jika Perppu KPK dikeluarkan, presiden terjebak pada pelanggaran kriteria hukum dan konstitusi penerbitan Perppu tersebut.
“Menurut kami solusinya melakukan kajian matang terkait revisi UU KUHP dan rancangan undang-undang kontroversi. Apabila keputusan revisi UU KPK telah dibatalkan, jika terjadi suatu penolakan, lebih baik menempuh jalur hukum dan kami menolak intervensi gerakan yang tidak sesuai fokus aksi kemahasiswaan,” jelasnya.
Dede mempertanyakan, urgensi dikeluarkannya Perppu KPK. Pasalnya, tidak ada kekosongan pimpinan di lembaga anti rasuah tersebut. Bahkan, KPK masih tetap bekerja melakukan pemberantasan korupsi dan menetapkan status tersangka kepada sejumlah pejabat publik.
“Sekarang kita fokus agar KPK tidak politis dan fokus ke pemberantasan korupsi saja, tidak harus tebang pilih. Kita tidak menyoalkan pelemahan atau penguatan KPK. Tapi yang kita persoalkan adalah stop KPK berpolitik,” tandasnya.
