POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat dikepung pengunjuk rasa. Sedikitnya, ada lima organisasi dan elemen masyarakat yang menggelar aksi pada Senin (23/9/2019).
Para demonstran itu datanag dari i buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) hingga aksi berbagai organisasi masyarakat (ormas). Selain itu, mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Mahasiswa dan Masyarakat Jawa Barat (Alam Jabar), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), hingga aksi ribuan mahasiswa dari 25 perguruan tinggi (PT) di Bandung Raya.
Mereka menggelar unjuk rasa secara terpisah dan estafet dari mulai pagi hari. Aksi tersebut diawali dengan tuntutan pengesahan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Karawang yang disuarakan FSPMI dan aksi solidaritas dukung Papua yang disuarakan sejumlah ormas.
Wakil Ketua Bidang Aksi FSPMI, Rahmat Binsar dalam orasinya mengatakan, mereka hadir karena UMSK Karawang belum kunjung ditetapkan Gubernur Jabar, sementara daerah lain yang mengusulkan UMSK sudah lebih dulu memberlakukannya.
“Bupati Karawang sudah rekomendasi sejak dua bulan yang lalu. Kami hari ini menagih janji pada Gubernur melalui Disnaker untuk segera mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang UMSK 2019 Karawang,” kata dia.
Sementara itu, aksi solidaritas dukungan Papua bertajuk “Papua adalah Kita, NKRI Harga Mati” melibatkan sekitar 700 orang dari Ormas Manggala, LSM korek, LSM Perkara, Jeder, Cepot Motah Jawa Barat, Gadjah Putih Mega Paksi, Bahyangkara Utama, LSM Bakti Anak Negeri, LSM Lapak dan Tarung Drajat Nusantara.
Selanjutnya, aksi dari Alam Jabar menyuarakan aspirasinya mendukung RUU lembaga antirasuah tersebut. “Berbagai polemik terhadap RUU KPK masih tetap bermunculan. Polemik tersebut tiada lain karena patut diduga adanya politisasi dan kepentingan-kepentingan di dalam tubuh KPK itu sendiri,” ujar koordinasi aksi Alam Jabar, Ikbal Firmansyah di sela-sela aksinya.
Sementara, ratusan mahasiswa PMII menggelar unjuk rasa terpisah dengan ribuan mahasiswa lainnya di depan Gedung Sate. Tuntutan yang mereka sampaikan masih terkait KPK. Mereka mendesak, agar keberadaan KPK tidak dipolitisasi.
