POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat periode 2019-2024 sudah resmi dilantik pada Senin (2/9/2019). PKS sebagai salah satu peraih kursi terbanyak memiliki ambisi sebagai pondasi kinerja selama menjalankan tugas.
Salah satu anggota DPRD Jabar terpilih dari PKS, Imam Budi menyatakan ada beberapa hal yang akan diperjuangkan, yakni merealisasikan daerah otonomi baru (DOB) di Jawa Barat.
Namun, ia menyadari bahwa realisasi mengenai hal itu akan berbenturang dengan kebijakan moratorium mengenai DOB yang belum dicabut oleh pemerintah pusat. Meski begitu, ada keyakinan upaya tersebut masih bisa diupayakan.
“Kami akan memperjuangkannya di pembahasan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), kedua mempercepat prosesnya menjadi Undang-undang. Intinya kami akan membuat peraturan tentang pengembangan wilayah, nanti naik lagi (dibahas) ke pusat,” kata dia saat dihubungi.
“Nanti pusat akan menggodok untuk realisasinya. Menurut saya Jabar layak lah ada pemekaran. Minimal tiga wilayah dulu, di antaranya untuk wilayah Bogor,” Imam melanjutkan.
Hal lain yang masuk dalam fokus PKS adalah memperjuangkan SMA dan SMK gratis untuk masyarakat miskin. Menurutnya, sebelum kebijakan mengenai pendidikan tingkat SMA dipegang pemerintah Provinsi, banyak pemberian sekolah gratis bukan barang baru.
Rencana tersebut akan beriringan denan upaya pemerataan sekolah di tiap kecamatan yang saat ini belum maksimal. Permasalahan ini diperparah dengan zonasi. Pasalnya, tidak semua Kecacmatan memiliki SMA atau SMK negeri. Pilihan menuju sekolah swasta banyak dikeluhkan masyarakat misikin karena biayanya terbilang tinggi. Ia mencontohkan di Depok, Kecamatan Beji yang tidak memiliki sekolah menengah negeri.
Pemerataan tersebut nantinya beriringan dengan penambahan alokasi bantuan operasional sekolah (BOS) bagi siswa.
