Bandung – Rencana pemusatan kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggap kontraproduktif. Pasalnya, masih banyak hal yang lebih penting dan membutuhkan fokus pemerintah yang berkaitan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ketua DPD PDIP Jabar, Ketut Sustiawan menilai, daripada meributkan pusat pemerintahan, lebih baik Pemprov Jabar fokus meningkatkan infrastruktur pelayanan publik.
“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di sektor pendidikan itu masih rendah. Pendidikan masih banyak persoalan, pelayanan kesehatan masih belum beres,” kata dia, Sabtu (31/8/2019).
“Banyak infrastruktur dasar, fasilitas dasar yang harus dibangun di Jabar ini. Seperti Rumah Sakit, sekolah,” kata dia lagi.
Ketut mengingatkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil bahwa membangun Jabar bukan seperti membangun Kota Bandung. Sebagai gubernur, ia memastikan keterkaitan dan kerjasama antar daerah.
Lalu, visi pembangungan harus dilakukan secara terencana dan terintegrasi. Sebagai pemimpin, Ridwan Kamil harus tahu Jabar selama 50 tahun ke depan mau jadi apa.
“Jadi, harus dipikirkan keseimbangan pembangunan di wilayah selatan dan utara. Rencana itu jangan spontan, jangan pencitraan,” tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengklarifikasi pernyataannya soal rencana pemindahan Ibu Kota Provinsi. Menurutnya, yang dibahas bersama DPRD mengenai rencana pemindahan pusat pemerintahan.
Ia menjelaskan, kebijakan itu adalah satu dari sekian banyak rencana yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Jabar tahun 2019-2029.
“RTRW itu memuat semua urusan terkait dengan ruang di masa depan. Ada jalur transportasi, ada rencana pengembangan baru, termasuk meminta distudi kira-kira, opsi-opsi pusat pemerintahan,” kata dia di Horison Hotel, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Jumat (30/8/2019).
“Saya dari kemarin (bilang rencana) studi pusat pemerintahan, bukan (pemindahan) ibu kota,” ia melanjutkan.
Ia menjelaskan, dari studi yang ia maksud, ibu kota Provinsi Jawa Barat bisa tetap di Kota Bandung. Tapi, kantor dinas Pemerintah Provinisi Jawa Barat berada di satu tempat yang sama, namun lokasinya bisa jadi tidak di Kota Bandung.
Alasan pemusatan kantor pemerintah itu agar pelayanan publik lebih efektif. Saat ini, sejumlah kantor dinas Oemerintah Provinsi Jawa Barat berada di berbagai tempat.
“(Pemusatan kantor pemerintah) agar tidak menclok menclok, tidak efektif seperti sekarang. Kan ada dinas (Pemprov Jabar) yang (lokasinya) di Cimahi, ada yang di pinggir kota, kan ga efisien,” ujar Ridwan Kamil. (azs)
