BANDUNG – Provinsi Jawa Barat membutuhkan Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus pemenuhan layanan pemerintah dan infrastruktur kepada masyarakat. Perlu komitmen kuat dari pemerintah untuk merealisasikan hal itu karena berbenturan dengan moratorium pemekaran yang belum dicabut.
Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat MQ Iswara menyatakan, Provinsi Jawa Barat saat ini memiliki 27 kabupten kota. Padahal, dengan penduduk sekitar 48 juta jiwa, idealnya provinsi ini memiliki 40 Kabupaten Kota. Kajian itu sudah dilakukan 10 tahun lalu.
Namun, hal itu tidak mungkin langsung direalisasikan secara langsung. Upaya yang tengah dilakukan tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jabar.
“Sudah masuk rencana penambahan enam Kabupaten/Kota. Tiga dari enam wilayah tersebut sudah masuk dalam program legislasi nasional atau RUU. Diantaranya yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Garut Selatan dan Kabupaten Sukabumi Utara, hanya kemarin terhambat karena ada moratorium,” kata dia saat dihubungi, Senin (19/8/2019).
Untuk itu, dirinya bersama para pimpinan partai politik di Jabar dan para legislator yang mendapatkan kursi di DPR RI asal Jabar sudah memiliki komitmen mendorong pencabutan moratorium DOB. Pihaknya menargetkan inimal 11 daerah dimekarkan.
“Kami akan minta bantuan melalui DPR segera dicabut moratorium karena di Jabar ini sebuah kebutuhan,” jelasnya.
Hal ini merupakan kebutuhan di Jawa Barat. Untuk itu, jangan sampai ada deal politik untuk kepentingan para elit partai untuk bisa mencalonkan diri di daerah yang akan dimekarkan.
“Kami harapkan ini yang jadi kepentingan bukan karena seseorang ingin menjadi kepala daerah,” pungkasnya.
