POJOKBANDUNG.com, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membongkar tuntas pengurusan rekomendasi impor produk Holtikura (RIPH) yang telah menjerat anggota DPR dari PDIP, I Nyoman Dhamantra dan lima orang lainnya.
Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (Almisbat) menyerahkan laporan yang diberikan kepada lembaga antirasuah beserta data anggaran bawang putih dan data tambahan dari Badan Pusat Statistik (BPS).
Dewan Pertimbangan Saiful Bahari mengatakan hal ini merupakan bagian dari kritik kebijakan Kementan terkait RIPH. Salah satu masalah yang harus diperhatikan menyangkut soal kartel, soal monopoli, soal jual beli kuota dan juga soal yang terkait dengan penanaman wajib tanam bawang putih.
Sebelum memberikan laporan ke KPK, pihaknya jtelah melaporkan kasus suap ini serta dugaan kartel bawang putih ke Ombudsman dan KPPU. Menurut Saiful, ihwal impor bawang putih telah bermasalah sejak tahun 2013. “Kita tahu bahwa juga Bareskrim Polri telah menetapkan tersangka kepada importir dan juga BUMN,” kata Saiful.
Saiful mengharapkan, KPK dapat mengusut tuntas kasus suap pengaturan kuota impor bawang putih ini. Terlebih sebelumnya penyidik telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, salah satunya di Kementerian Pertanian.
“Kita mendorong penuh KPK untuk mengusut tuntas, tak hanya di kalangan swasta, tapi juga di kementerian,” kata Saiful.
Dalam laporannya pula, pihaknya turut menyoroti temuan dan bukti-bukti suap dan rekayasa atas pemberian kuota impor bawang putih di balik kebijakan RIPH Kementan, yang dianggap sebagai salah satu faktor terjadinya kelangkaan dan kenaikan harga bawang putih di Tanah Air.
“Kita minta itu dicabut kemudian juga diatur. Bayangkan bawang putih dari China itu Rp 8 ribu sampai sini Rp 18 ribu, melalui kesepatan harga bisa sampai Rp 28 ribu atau Rp 38 ribu. Konsumen dipaksa untuk membeli,” ujarnya.
