POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Desentralisasi pengelolaan energi listrik bisa mengurangi risiko pemadaman massal. Selain itu, pola tersebut diyakini bisa menekan biaya dan dinikmati oleh masyarakat lebih murah.
Diketahui, akhir pekan lalu terjadi pemadaman listrik dengan skala besar mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah
Hal ini menimbulkan polemik dan kerugian besar bagi masyarakat, termasuk kalangan industri.
Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai peristiwa itu bisa diminimalisir dengan pola pengelolaan listrik secara desentralisasi. Perusahaan Listrik Nasional (PLN) pu tidak perlu repot menanggulangi permasalahan semacam itu.
Di Jabar iankatakan ada beberapa potensi sumber tenaga listrik, seperti Waduk Jatiluhur, Cirata, dan Saguling.
“Ketiga waduk tersebut menghasilkan listrik, tapi kan ditampung terlebih dahulu oleh PLN. Jadinya, ketika satu kutub mati, semua jati mati terdampak. Kalau polanya desentralisasi kan ga gitu,” kata Dedi, Senin (6/8/2019).
Lebih lanjut Dedi mengatakan, sumber-sumber listrik sebenarnya bisa dimaksimalkan, seperti sungai-sungai, bahkan embung yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik dan listriknya bisa digunakan masyarakat sekitar dengan cara mandiri.
Dedi meyakini, desentralisasi pengelolaan listrik tidak akan menimbulkan dampak terhadap masyarakat luas ketika terjadi gangguan instalasi listrik.
“tidak akan mengalami gangguan massal, listrik pun bakal lebih murah karena setiap daerah mengelola sistem kelistrikannya secara mandiri sesuai dengan sumber listrik di wilayahnya masing-masing,” jelas Dedi.
Lebih jauh Dedi mengatakan, persoalan pengelolaan listrik berasal dari pengelolaan listrik sejak zaman orde baru dimana listrik hanya dikelola oleh PLN. Seluruh sumber energi listrik tidak bisa dijual langsung ke masyarakat, melainkan harus melalui PLN.
“Tentu saja cara ini menciptakan rangkaian yang panjang dalam metode pengelolaan energi listrik,” ujarnya.
