POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pejabat terpilih dalam open bidding di lingkungan Pemerintah Kota Bandung harus benar-benar paham kondisi Kota Bandung.
Paham itu, tidak saja tahu dan mengerti, tetapi juga mau menyelami dan berinteraksi secara konsisten dengan warga yang dilayani.
Bagaimanapun juga, kemampuan manajerial dan integritas akan sangat sulit diterapkan juga tidak bisa beradaptasi dengan seluk beluk kondisi di lapangan. Hal itu disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Bandung H. Eddy Haryadi sesaat setelah sidang Pansus Raperda Trantibum DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi Bandung, Kamis (4/7/2019).
Menurut Eddy, kompleksitas permasalahan di Kota Bandung membutuhkan penanganan serius, fokus, dan oleh orang-orang yang memiliki kompetensi.
Kompetensi juga tidak hanya terkait latar belakang pendidikan, keahlian, minat, dan pengalaman, tetapi juga bisa mendalami kondisi tugas di lapangan.
Apalagi masyarakat Kota Bandung relatif majemuk dengan asal-usul etnis, budaya, dan kepercayaan.
“Ini tidak mudah, sehingga butuh orang-orang yang bisa menerjemahkan harapan dan keinginan warga dengan program dan kebijakan pemerintah,” katanya.
Itu pula sebabnya, ia berharap, pejabat terpilih nanti bisa langsung beradaptasi dengan masyarakat sesuai bidang kerjanya.
“Pasang target yang jelas dan dengan alat ukur yang jelas pula, agar mudah mengevaluasinya,” sebutnya.
Sebelumnya sempat ramai dibicarakan open bidding untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk jabatan :Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), serta Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM).
