POJOKBANDUNG.com, CIMAHI – Meskipun wilayahnya tak terlalu besar, namun cakupan layanan transportasi publik di Kota Cimahi masih berada di angka 70 persen.
Alasannya, sejumlah wilayah di Kota Cimahi hingga saat ini masih banyak yang belum terlintasi transportasi publik seperti angkutan kota.
Berdasarkan data dari Dishub Kota Cimahi, wilayah yang belum terlintasi angkot tersebut diantaranya Kelurahan Pasirkaliki seperti, sekitar Jalan Budi, lalu daerah lainnya yakni Jalan Padasuka dan Jalan Pondok Dustira yang disambungkan oleh Jembatan Padasuka.
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Ranto Sitanggang, mengatakan, belum adanya transportasi publik ke wilayah tersebut karena aksesnya jalannya belum menunjang akibat kondisi jalannya kurang lebar.
“Daerah itu seharusnya terlintasi transportasi publik. Tapi untuk menyediakan di daerah itu kami harus menunggu kesiapan Dinas PUPR terkait pelebaran jalan yang masih sempit,” ujarnya saat ditemui Kantor Pemerintahan Kota Cimahi, Selasa (2/7/2019).
Akibatnya, masyarakat yang ada di wilayah tersebut lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi yang dinilai lebih efektif, namun sebetulnya menyebabkan kemacetan.
“Berdasarkan aturan, memang tugas pemerintah daerah wajib menyediakan transfortasi publik. Kalau tidak menyediakan untuk masyarakat kami pasti disalahkan. ,” ujarnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan uji coba trayek baru yang melintasi trayek Citeureup-Cimindi dan trayek lainnya yang masih dalam pembahasan.
Berdasarkan hasil kajian Dinas Perhubungan, nanti angkutan umum trayek Citeureup-Cimindi akan melintasi Pasar Citeureup (Pasar Kuda), masuk lewat Jalan Kamarung, Jalan Permana, Jalan Sukarasa, Jalan Ciawitali, Jalan Demang Hardjakusumah, Jalan Jati Serut, Jalan Pesantren, Jalan Amir Mahmud dan masuk ke Terminal Cimindi.
“Kalau sarana transportasi publik tidak ada itu akan menjadi beban bagi masyarakat karena pengeluaran mereka akan lebih besar,” kata Ranto.
Berdasarkan data tahun 2006, jumlah angkot lokal di Kota Cimahi mencapai 403 unit. Namun yang aktif beroperasi berdasarkan laporan Kelompok Kerja Unit (KKU) itu hanya 262 unit.
