Bandung – Semua pendukung Joko Widodo diminta tak memberikan intervensi dalam menentukan komposisi menteri. Hal itu akan berpengaruh buruk pada kinerja pemerintahan ke depan.
Ketua DPD Golkar Jawa Barat yang juga ketua TKD Jokowi-Ma’ruf Amin, Dedi Mulyadi meminta tidak ada pihak yang terlalu mendikte atau memaksakan diri mengajukan calon menteri.
Pasalnya, kinerja presiden akan maksimal jika dibantu para menteri yang memiliki kemampuan manajerial dan kecepatan dalam mengambil keputusan. Sehingga kecepatan presiden harus dibantu para menteri.
“Biarkan presiden memiliki otoritas untuk menentukan siapa dan dari menteri yang akan ditunjuk, tanpa harus membicarakan bahwa dia dari partai, kalangan profesional atau dari kelompok mana pun,” katanya, Rabu (3/7/2019).
Menurutnya, harapan masyarakat terhadap presiden adalah mendapat menteri-menteri yang sesuai dengan proporsi, kemampuan, dan akselerasi kerja sama dengan presiden.
Untuk itu, penentuan calon menteri tidak boleh dibatasi oleh apa pun termasuk syarat latar belakang. Jadi, seorang menteri bisa diangkat meski tidak berafiliasi dengan partai politik apapun, selama kapasitasnya memadai.
“Jadi semuanya diserahkan ke presiden tanpa harus membicarakan profesional dan partai politik,” katanya.
Menurut Dedi, di kalangan partai politik juga banyak orang-orang profesional. Sebaliknya, di kalangan profesional belum tentu juga dia punya kemampuan dan sesuai harapan.
“Intinya, prefesionalisme tidak diukur oleh partai politik atau bukan partai politik,” tandas Dedi.
Dedi mengakui, koalisi partai sudah terbiasa mengajukan calon menteri. Tradisi itu sudah berlangsung cukup lama. Tapi tetap otoritasinya berada di presiden dan itu hak preogratifnya. Diterima atau ditolak ajuan itu adalah kewenangan presiden.
“Misalnya, ketika partai mengajukan nama-nama, tapi ternyata presiden mengajukan nama lain karena dianggap layak dan mumpuni, ya no problem,” katanya.
