POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Dilihat dari sisi aspek normatif politik rekonsiliasi politik tidak diperlukan usai Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan Prabowo-Sandiaga. Semua pihak harus menghargai posisi yang saat ini berjalan dalam perjalalanan politik lima tahun ke depan.
Ketua TKD Jokowi-Maruf Amin Jabar Dedi Mulyadi menilai koridornya sudah jelas ada partai pemerintah, partai oposisi. Ia pun menghargai pilihan Prabowo yang menyatakan bahwa akan menjadi partai oposisi.
“Kalau pilihan oposisi berarti pihak Prabowo mengambil peran berada di luar pemerintahan. Yang sampai hari ini konsisten berada di luar pemerintahan adalah Gerindra dan PKS. Nanti Demokrat saya gak tau sikapnya seperti apa,” ujarnya saat dihubungi Jumat (28/6/2019).
Menurutnya, rekonsiliasi dimaksudkan untuk menurunkan tensi pendukung di level bawah kembali pada kedewaaaan para pendukung. Namun, semua bergantung pada pemahaman para pendukung. Jika memahaminya sebagai proses demokrasi, maka rekonsiliasi sudah selesai.
Pihaknya menyarankan bagi mereka yang memahami Pilpres adalah pintu untuk memasukan agenda-agenda di luar agenda konstitusi kenegaraan urusan ini tidak akan selesai meski keputusan MK mengikat dan final.
“Ya gak akan selesai, karena pikiran ideologi. Kita hargai mereka. Caranya melalui demokrasi, tinggal bertemu di pemilu 2024. Karena dalam negara demokrasi ketidakpuasan disalurkan melalui kompetisi politik,” ujarnya.
Sementara menyoal masih adanya pihak-pihak yang mengambil peran oposisi ideologis karena ketidaksukaan pada figur Jokowi, pihaknya menilai Presiden tak perlu ambil pusing. Menurutnya mereka yang berada dalam kategori ini bukan melulu pendukung Prabowo tapi karena memang tidak suka dengan figur Jokowi.
“Menghadapi mereka tidak bisa dengan memperlihatkan keberhasilan hasil pembangunan pada mereka. Pak Jokowi bahagiakan saja mayoritas warga Indonesia, jika mayoritas bahagia yang tidak suka tidak lagi penting,” katanya.
