BANDUNG— Desakan mempercepat Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar merupakan manuver sejumlah pihak mengincar jatah kursi Menteri di Pemerintahan Jokowi-Maruf.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini yang mengharuskan adanya percepatan Munas. Semua sedang fokus menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pilpres dan Pileg.
“Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa Bulan Oktober,” katanya katanya saat dihubungi, Senin (24/6/2019).
Karena itu munas yang dalam jadwal baru akan digelar Desember 2019 menurutnya tinggal dipatuhi seluruh pihak secara normal. “Kalau ingin Bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem memiliki peran politik di Bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet,” ujarnya.
Pasalnya, perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri.
Ia menegaskan indikasi tersebut menunjukan desakan Munas berasal dari urusan elite dan orang per orang yang tak ada sangkut pautnya dengan kondisi Partai Golkar saat ini.
Terkait alasan sejumlah pihak yang menuding Airlangga gagal mempertahankan 91 kursi Golkar di DPR RI sebagai alasan perlunya Munaslub, Dedi menilai alasan tersebut tidak melihat kondisi riil Golkar menjelang Pileg 2019.
“Golkar empat kali munas, Pak Airlangga jadi ketua umum ketika Golkar dalam kondisi sangat terpuruk,” kata dia.
Menurutnya Airlangga mampu memimpin Golkar meraih 85 kursi saat partai tersebut mendapat citra negatif kasus Setya Novanto dan Idrus Marham dan kasus hukum lain, bahkan survei memprediksi kursi Golkar di bawah dua digit. Justru raihan 85 kursi dalam situasi berat seperti ini sangat baik.
Dedi mengaku kondisi ini dirasakan saat dirinya mengkampanyekan Golkar di lapangan. Namun meski di situasi konsolidasi yang terbilang pendek, Golkar masih bisa menunjukan hasil di Pileg 2019. “Sangat berat, tidak ada electoral effect dari Pilpres, opini negatif, 85 kursi itu sudah baik,” Dedi menegaskan.
Pihaknya juga menegaskan urusan Munas maupun Munaslub merupakan urusan dapur Golkar. Para pihak yang berhak membicarakan hal ini menurutnya terbatas hanya pada Dewan Pembina, DPD Golkar tingkat I dan II dan Ketua Umum. “Hanya yang punya saham. Jadi kalau pihak dari luar Golkar ngomong soal Golkar, mohon maaf ini urusan rumah tangga kami,” pungkasnya.
