POJOKBANDUNG.com – Pemerintah memastikan bahwa pelonggaran kuota jalur prestasi pada penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2019 telah maksimal. Yakni dalam range 5-15 persen. Jika persentasenya terlalu besar, pemerataan pendidikan dikhawatirkan tidak berjalan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menuturkan, penambahan kuota jalur prestasi untuk mengakomodasi aspirasi wali murid.
Revisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 tersebut dilakukan demi kelancaraan pelaksanaan PPDB di berbagai daerah. “Saya harap begitu (mengakomodasi keinginan orang tua siswa berprestasi, Red),” kata Muhadjir di kantornya kemarin (21/6).
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. ”Kemudian kami ambil keputusan itu (revisi permendikbud, Red),” ujarnya.
Mengenai modifikasi kuota 90 persen jalur zonasi di beberapa daerah, Muhadjir menilai itu sah-sah saja. Yang jelas, di dalamnya harus menampung siswa dengan ekonomi tidak mampu dan memiliki jarak dari rumah ke sekolah yang dekat.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang itu mengungkapkan, saat ini Presiden Joko Widodo menggodok pendekatan zonasi dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Dengan demikian, sistem tersebut akan berlangsung lama meski nanti terjadi pergantian menteri.
Melalui zonasi, pemerintah bisa memetakan masalah pendidikan dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan begitu, persoalan akan mudah diketahui secara detail. Misalnya, persoalan daya tampung sekolah dan persebaran guru berkualitas yang tidak merata.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal kisruh PPDB yang terjadi di banyak daerah. Menurut dia, saat ini ketentuan PPDB tidak bisa diterapkan secara merata mengingat kondisinya berbeda-beda. Karena itu, diperlukan penyesuaian. ”Setiap daerah punya karakter beda-beda,” imbuhnya di sela peninjauan runway 3 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, kemarin.
