POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Mencari pengganti Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia periode 2015-2019. Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner KPK blusukan ke delapan provinsi se-Indonesia.
Kedelapan provinsi tersebut salah satunya adalah Jawa Barat, dimana Universitas Parahiyangan Kota Bandung terpilih sebagai tempat masyarakat, akademisi, pakar hukum, pengacara dan jaksa dalam mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK dari Jawa Barat.
Ketua Pansel Komisioner KPK, Yenti Garnasih menyampaikan, kedatangan ke beberapa provinsi tak lain sebagai sosialisasi, selain itu juga upaya untuk menjemput bola calon komisioner-komisioner dari provinsi-provinsi se-Indonesia.
“Kami mendorong potensi-potensi dari daerah-darah yang bagus yang bisa mengisi penggantian komisioner saat ini,”ujar Yenti saat ditemui di Universitas Parahiyangan, Jalan Cimbuleuit, Kota Bandung, Rabu (19/6).
Yanti mengatakan, kesadaran warga Jawa Barat akan pemberantasan korupsi sangat tinggi, lantaran memiliki banyak sekolah hukum dan gubernur yang saat ini terkenal dengan anti korupsi.
“Jawa Barat punya sukamiskin disini jadi pemikiran tentang pemberantasan korupsi pasti tinggi, banyak potensi akademik dan punya semangat anti korupsi,”ungkapnya.
Terpisah, Pakar Hukum Universitas Islam Bandung (Unisba), Prof Nandang Sambas mengatakan, calon-calon komisioner KPK saat ini harus dipilih dari orang yang berkopeten, mengingat persoalan-persoalan yang dihadapi nantinya cukup berat.
“Melihat dari perjalanan KPK jilid satu dua, tiga dan sekarang ke empat. Tantangan komisioner terpilih nantinya akan lebih berat lagi,”ujar Nandang.
Menurutnya, semasa KPK jilid satu dan dua sudah banyak diapresiasi oleh masyarakat, namun setelah jilid dua terlihat bahkan masyarakat mengkritik soal banyaknya Oprasi Tangkap Tangan (OTT). Sedangkan yang lainya tidak begitu menojol.
“Setelah jilid satu dan dua, infomasi yang masif pada masyarakat hanya soal OTT. Akan tetapi gratifikasi dan korupsi angkanya tidak turun-turun,”ungkapnya.
Nandang menjelaskan, kedepan Pansel KPK tidak hanya menilai calon komisioner berdasarkan background sarjana hukum, akan tetapi bisa melibatkan disiplin ilmu lain. Karena permasalahan korupsi tidak hanya penegakan hukum.
“Penegakan hukum saja tidak akan tuntas, justri kedepan harus ada yang bisa menerangkan secara preventif ke masyarakat tentang korupsi,”kata Nandang.
Banyaknya kasus korupsi yang sudah ditangani KPK saat ini, dikatakan Nandang, tidak bisa dijadikan tolak ukur kesuksesan. Mengingat masih ada beberapa hal lain yang harus di fokuskan oleh KPK.
“Dikatakan memang sukses dalam menangkap pelaku. Tapi bisa dikatakan tidak sukses karena kasus nya tidak selesai-selesai. Makanya saya katakan tadi, harus paralel,”jelasnya.
Lebih lanjut, Nandang mengatakan, calon komisioner dari kalangan Akademisi dan Polisi memang penting. Namun ada regulasi yang perlu di benahi, seperti soal syarat surat izin dari atasan.
“Kalau masih ada syarat izin dari pimpinan, seseolah ada perpanjangan tangan dari lembaga tersebut. Kemudian idependensi nya nanti rada susah,”tuturnya.
Disinggung mengenai siapa sosok calon komisioner KPK asal Jawa Barat, Menurut Nandang, banyak tokoh dari Jawa Barat yang berkompeten untuk mengisi kursi Komisioner KPK. Misalnya kalangan akademisi, pakar dan penggiat korupsi.
“Jawa Barat banyak yang berkopeten, misal dari kalangan akademisi seperti Prof Asep Warlan itu bagus. Kalau saya tidak berminat,” katanya.
“Asep Warlan punya integritas dan pengetahuan yang bagus,”tambahnya.
Selain Prof Asep Warlan, Nandang mengatakan, akademisi kampus negri seperti Universitas Padjajaran juga bisa dipertimbangkan dan didorong untuk mendaftar dan bisa mengikut seleksi calon komisioner KPK.
“Akademisi dari disiplin ilmu sosial Unpad juga bagus-bagus, yang terpenting mau meninggalkan baju bendera dan bisa utamakan kepentingan megara,”pungkasnya.
