POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Pengurus Partai Golkar Jabar membantah mengusulkan percepatan Munaslub mengganti kepemimpinan Airlangga Hartarto dan sekretaris Jenderal Golkar Lodewijk Freidrich Paulus.
Untuk diketahui, dari informasi yang dihimpun, usulan percepat munas awalnya datang dari salah satu inisiator Aziz Sumual. Mantan ketua DPD Golkar Papua era Setya Novanto ini menyebut, ada 25 DPD I dan ratusan pengurus DPD II Golkar yang bersiap percepat munas.
“25 DPD I dan Ratusan DPD II se-Indonesia yang sudah siap untuk melaksanakan munas paling lambat akhir Juli,” terang Aziz.
Dia menyinggung soal gagalnya Airlangga memimpin Golkar. Sebab, target awal, Golkar ingin ada 110 kursi di DPR. Tapi kenyataannya, Golkar hanya memperoleh sekitar 85 kursi di parlemen pusat.
Pada Munaslub Golkar 2017 lalu, Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum usai Novanto ditangkap KPK karena terbelit kasus korupsi. Dalam Munaslub itu pula, jabatan Airlangga sebagai ketua umum ditetapkan sampai 2019.
Jabatan Airlangga bisa saja diperpanjang sesuai kebutuhan. Namun hal itu harus melalui Rapimnas Golkar.
“Logikanya harus bertambah, jumlah kursi nasional bukan nambah, malah turun. Ketua umum tak mampu ini artinya. Gagal total,” kata Aziz.
Menanggapi hal itu, Wakil ketua DPD Golkar Jawa Barat MQ Iswara membantah isu tersebut. Bahkan, ia mengklaim semua pengurus di tingkat kabupaten kota se Jawa Barat puas dan tetap patuh pada kepemimpinan Airlangga.
“Tidak pernah ada usulan percepatan Munaslub untuk menggantikam ketua umum dan sekjen,” kata MQ Iswara saat dihubungi, Selasa (28/5/2019).
Iswara enggan menganggap kepemimpinan Airlangga gagal. Pasalnya, meski suara menurun, namun posisi Golkar masih berada di urutan empat besar peraih suara terbanyak di tingkat Jabar. Secara nasioal pun partainya bisa menempati urutan kedua dalam hal raihan suara.
“Di pertengahan pemilu sejumlah survei menunjukkan Golkar terancam terpuruk dan akan turun ke papan tengah karena hasil survei di angka 6 sampai 8 persen, namun hasil membuktikan Golkar masih bertahan di urutan kedua dengan raihan kursi di DPR RI dengan 85 kursi,” ujar Iswara.
“Ketum sudah berhasil mengeluarkan Golkar dari keterpurukan. Jadi kami tidak memberikan pernyataan atau mengusulkan percepatan Munaslub,” terangnya.
