BANDUNG – Aksi people power yang direncanakan akan di gelar di Jakarta terkait hasil Pemilu 2019 dianggap penuh dengan provokasi. Pemerintah pusat, melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak mendatangi Jakarta saat pengumuman hasil pemilu.
Aksi bertajuk people power ini mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Salah satunya dari Pengurus cabang ikatan pelajar NU kota Bandung. Mereka menganggap gerakan itu berpotensi memecah masyakarat.
“Kami dengan tegas menolak ajakan itu, gerakan tersebut. Gerakan tersebut kental dengan provokasi,” Ketua PCI NU Kota Bandung Ahmad regi Maulana, saat ditemui di Bandung, Minggu (19/5).
Selain itu, mereka menganggap gerakan tersebut inkonstitusional. Pasalnya, yang jadi pemicu adalah hasil penghitungan suara. Jika terdapat indikasi kecurangan, penyelesaiannya bukan dengan cara mengumpulkan massa melainkan melalui prosedur dan aturan yang berlaku.
“Kan ada bawaslu dan Mahkamah Konstitusi. Marilah kita sama-sama jaga persatuan dan kesatuan,” katanya di waktu yang sama.
Pengurus cabang Ikatan Sarjana NU kota Bandung pun senada menolak gerakan people power tersebut. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan mengikuti gerakan tersebut. “Kami menolak gerakan people power. Kami himbau masyrakat jangan sampai teroancing, terprovokasi gerakan-gerakan pemecah belah bangsa,” ucap dia Ketua IS NU Kota Bandung, Dery Jamaludin.
Sebelumnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tidak menginginkan adanya people power pada 22 Mei nanti. Pasalnya, masyarakat sangat mengingikan situasi aman dan damai.
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan, ada upaya sistematis yang akan memanfaatkan situasi jika sampai terjadi pengumpulan massa. Untuk itu, Moeldoko mengibau kepada kepada masyarakat di tanggal 22 Mei ini tidak perlu datang ke Ibu Kota. Ia membantah, bahwa skenario 22 Mei itu sengaja dibuat oleh pemerintah.
“Ngapain jauh-jauh dari luar kota ke Jakarta tahu-tahu menghadapi sebuah musibah. Ini bukan skenario yang kita buat. Sama sekali bukan. Ini skenario yang disiapkan kelompok tertentu. Saya harus tegas dan clear,” tambahnya.
Cawapres nomor urut 01 Ma’ruf Amin juga berharap tidak ada gerakan people power saat penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU tersebut. Menurut dia, semua pihak perlu menjaga kedamaian dan keterangan usai Pemilu 2019 ini.
“Saya harap tidak terjadi itu (people power). Ini demi menjaga negara kita demi keutuhan bangsa, keamanan, ketenteraman,” kata Ma’ruf.
Ma’ruf juga mengatakan, persatuan Indonesia harus dikedepankan. Karena Pilpres ini hanyalah kepentingan sesaat. Sehingga jangan sampai kepentingan seaat ini malah merusak persatuan dan kesatuan. Ia mengimbau kepada elite politik tidak membuat gaduh. Apalagi membuat provokasi. Semuanya harus bisa menjaga kedamaian dan persatuan Indonesia.
“Kepada para tokoh nasional, tokoh agama, maupun negarawan, kita ajak supaya kita bersama-sama mengawal ini dan meredam supaya tidak terjadi gejolak di masyarakat,” ujarnya.
Ketua Majelis Ulama Indonesuia (MUI) nonaktif ini juga berharap ada pihak-pihak yang tidak menerima hasil Pemilu 2019 ini bisa menempuh jalur-jalur sesuai dengan konstitusi.
“Jadi yang sesuai jalur saja, jadi berjalan di atas relnya. Agar tidak terjadi disharmoni, berjalan sesuai aturan yang sudah disepakati dan harus diterima semuanya,” pungkasnya. (azs/jpc)
