Tak ada rasa takut di wajah Ketua DPW PAN Kalsel, H Muhidin. Dia berani mengambil langkah berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Padahal bisa saja dia akan mendapat sanksi dari DPP karena tak sejalan. “Ada alasan kuat kami memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf,” kata Muhidin sebagaimana JawaPos.com kutip dari Radar Banjarmasin (Jawa Pos Group),Senin (10/12).
Lalu apa yang menjadikan pihaknya membelot? Muhidin menjawab, langkah yang diambil itu karena ingin pembangunan di Kalsel berkelanjutan. “Tak ada yang lain. Pembangunan harus berjalan tuntas. Makanya perlu dipimpin dua periode,” jelasnya.
Muhidin memberi contoh dirinya sendiri. Dia yang hanya satu periode memimpin Banjarmasin menilai banyak program pembangunan yang tak rampung. Alhasil, yang dirugikan pun masyarakat. “Saya harap DPP (PAN) memahami dan memaklumi ini. Berbicara sanksi, kita lihat saja lah. Kalau saya yang menunggu sanksi, kesannya seolah-olah saya menantang DPP,” ucap mantan wali kota Banjarmasin ini.
Dia memastikan, ketika dirinya memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf, seluruh kader PAN juga akan memberikan suara yang sama dengannya. Dia pun mengaku sudah lama memantau percaturan politik di Kalsel. Langkah yang diambil ini atas dasar peta perpoilitikan di Banua. “Saya tak ingin bersaing di kancah perpolitikan di Kalsel,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi Kalsel, Awan Subarkah terkejut ketika partai politik koalisi mereka PAN membelot. Sayangnya, dia tak mau mengeluarkan statement soal ini. Dia meminta agar Sekretaris Pemenangan Prabowo-Sandi Kalsel Nahwan yang harus berbicara. Namun Nahwan pun tak bisa dikonfirmasi.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kalsel Mardani H Maming menyambut baik bergabungnya PAN Kalsel ke dalam koalisi Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Dia menyebut bahwa peluang menang Jokowi di Kalsel akan semakin besar.
“Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman PAN yang telah memberikan dukungannya,” ujar Mardani yang sejak awal menargetkan kemenangan Jokowi-Ma’ruf 70 persen di Kalsel.
Pengamat politik Universitas Lambung Mangkurat Andi Tenri Sompa mengatakan, jika ada kasus seperti itu, kondisi biasanya, DPP PAN harusnya memberikan sanksi kepada pengurus daerah yang membelot dari garis dukungan mereka. “Kepengurusan partai kan hierarki,” ucap Tenri.
Dia menilai ada hubungan emosional yang kuat di tingkat politik lokal. Hal ini membuat partai-partai di daerah kerap tak sejalan dengan DPP. “Ini suatu keberanian jika berani menghadapi konsekuensi yang akan diterima,” terangnya.
Tenri menyebut, meski PAN di Kalsel bukan partai politik dukungan mayoritas, namun ketika di tingkat pilpres, bargaining-nya sangat penting. “Apalagi sosok ketuanya di Kalsel (Haji Muhidin),” ujarnya.
Sementara, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Kalsel Ghimoyo terlihat senang ketika PAN Kalsel memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma’ruf. “Kami berjuang dan berteman sejak lama. Sekarang sama-sama lagi berjuang,” pungkasnya.
(fab/jpg/ce1)
