POJOKBANDUNG.com, BANDUNG– Janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Bandung terkait penambahan Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) di tingkat RW, belum bisa direalisasikan pada 2019.
“Awalnya PIPPK kan diusulkan naik, yang sebelumnya Rp100 juta, jadi Rp200 juta. Tapi sepertinya belum bisa diakomodir tahun ini,” ujar Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bandung Folmer Silalahi.
Pasalnya, ada penurunan pendapatan di struktur APBD Murni 2019 Kota Bandung. Menurut Folmer, penurunan PAD murni 2019 menjadi Rp5,99 triliun, dari yang asalnya Rp6 triliun di tahun 2018.
Hal ini karena ada pengurangan pendapatan pada mata pajak reklame.
“Jadi sebelum menentukan belanja, kita kan berhitung berapa jumlah anggaran yang bisa kita belanjakan,” tambah Folmer.
Menurut Folmer, penundaan kenaikan anggaran PIPPK ini nantinya akan dikembalikan kepada Pemkot Bandung, untuk menentukan kapan akan, dinaikkan.
“Semua ya bergantung pendapatan Pemkot Bandung sendiri,” tegasnya.
Menurut Folmer, untuk pemenuhan janji kampanye ini, Pemkot Bandung punya waktu sepanjang periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota yang bersangkutan.
“Pemenuhannya bisa secara bertahap, bisa sekaligus. Bisa juga dilakukan di akhir awal tahun kepemimpinan atau di akhir tahun kepemimpinan. Pintar-pintarnya saja mereka memberi penjelasan kepada masyarakat,”paparnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana mengatakan, tidak masalah jika janji kampanyenya terkait kenaikan PIPPK tidak bisa direalisasikan sekarang.
“Itu kan bisa dilakukan secara bertahap, dalam kurun waktu selama kami menjabat,” kata Yana.
Yana mengakui, memang ada penurunan PAD, di struktur APBD Murni 2018.
“Tapi kan RAPBD nya masih dibahas, jadi saya masih belum tahu akan bagaimana,” tambahnya.
Menurut Yana, yang penting adalah semangat PIPPK adalah inovasi dan pemberdayaan masyarakat yang harus diperbaiki.
Disinggung masalah target pemenuhan janji kampanye ini, Yana mengatakan tidak ada target khusus, karena semua bergantung kemampuan anggaran.
“Kita kan tidak tahu iklim ekonomi ke depan dan kemampuan anggaran akan seperti apa,” katanya. (mur)
