POJOKBANDUNG.com, BANDUNG–Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBDP) 2018 Kota Bandung tidak bisa dievaluasi Pemprov Jabar. Banyak dinas yang tidak punya anggaran di sisa tahun anggaran 2018.
“Saya tidak tahu persisnya, dinas apa saja yang tidak punya anggaran selama tiga bulan terakhir ini, tapi pastinya, ya banyak,” ujar Wakil Walikota Bandung Yana Mulyana kepada wartawan Senin (5/11).
Meski demikian, Yana memastikan tidak boleh ada pelayanan masyarakat yang terganggu. Untuk itu, Pemkot Bandung tengah melakukan pembahasan untuk kemudian menggeser anggaran.
“Yang jelas sekarang skala prioritas. Mana yang dianggap lebih prioritas, maka akan mendapatkan anggaran,” terang Yana.
Yana mencontohkan, bahan bakar minyak untuk kendaraan Pemadam Kebakaran yang tidak boleh sampai kosong.
“Itu kan pelayanan untuk masyarakat, jadi jangan sampai tidak ada anggarannya,” tegas Yana.
Selebihnya, Yana menyebutkan Pemkot Bandung harus melakukan evesiensi dan efektifitas anggaran.
“Karena kita tidak seperti swasta ya, yang anggarannya bisa bebas. Kita kan dibatasi, jadi penggunaannya harus lebih berhati-hati,” tambahnya.
Ketua Lmbaga Pengkajian Masalah Kebijakan (L’Pemka) Bandung, Tubagus Kun, menilai ditolaknya APBD Perubahan oleh Pemprov Jabar, karena keterlambatan pengajuan.
Tubagus menilai hal ini memalukan, untuk kota sekaliber Bandung, sampai terlambat mengajukan anggaran.
”Apalagi, alasan keterlambatan bukan karena hal-hal prinsip, melainkan karena lalai menempati waktu,” terangnya.
Tubagus menambahkan, Dampak dari keterlambatan itu amat buruk, karena di sisa tahun, Pemkot terpaksa hanya bisa gunakan anggaran murni.
“Berapa banyak program yang terhambat? Berapa kerugian yang diderita Pemkot dan rekanan?” kata Tubagus. (mur)
