POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Masifnya pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) memunculkan banyak kekhawatiran, utamanya persoalan bencana seperti hilangnya daya resap terhadap air dan merosotnya tanah.
Hal tersebut disampaikan, Kepala Bagian Produksi Satu, PDAM Tirtawening Kota Bandung, Dine Dwinarjati pada saat diskusi bertema “Mencari format pembenahan yg partisipatif bagi KBU,” di Kota Bandung, Jumat (2/10/2018)
Dine mengatakan, ketika regulasi bersifat tidak menjadi desentralisasi karena ada otonomi daerah kewenangan itu masing-masing maka jelas akan sulit, memgingat kawasan KBU dulu dikelola oleh provinsi.
“Jual beli tanah juga cukup camat dan mereka juga bisa melakukan sebagai pembuat akta tanah,”ujarnya
Menurutnya, hal tersebut membuat kebijakan terkesan terpotong-potong dan harus melihat wilayah masing-masing, Seharusnya, regulasi itu harus kuat dan pemegang tampuk kepemimpinan di wilayah tersebut harus mengerti peraturan.
Peraturan itu kata dia, seperti UU, Perpres yang mewadahi masalah ini dan harus saling terigentrasi karena jika tidak di pusatkan dan terlihat seopotong-potong ini buat carut marut KBU. Ketersedian air baku pun kurang karena banyak lahan kosong kini sudah menjadi bangunan.
“Seperti aih fungsi lahan menjadi ladang tanaman umur pendek, itu kan tanahnya harus digemburkan, itu memang bagus untuk pertanian tapi tidak untuk air karena mudah lonsor saat hujan,”jelasnya.
Kemudian lanjut dia, Kawasan KBU juga sangat terganggu dengan adanya program peternakan sapi yang dibangun di kawasan ini. Melihat Peternak swadaya umumnya juga tidak memiliki pengelola kotoran sapi dan beberapa limbah dibuang melalui sungai.
“Secara kualitatif kadang mereka tidak mengelola langsung buang saja dan itu sudah lama berjalan, 10 tahun lebih,”sambungnya.
