POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Anggota Komisi A DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji ingatkan Pemkot Bandung, menata PKL jangan sampai menghilangkan hak pejalan kaki.
“Saya melihat belakangan ini, banyak PKL ditata di atas trotoar , bukannya direlokasi ke tempat lain. Padahal, berdasarkan undang-undang, trotoar itu adalah haknya pejalan kaki. Jadi seharusnya, tidak boleh digunakan untuk hal-hal lain,” ujar Ade, kepada wartawan Jumat (26/10/2018).
Penataan PKL di trotoar ini, dibiayai dari CSR Pihak swasta. Menurut Ade, penataan PKL seharusnya dilakukan di tempat yang lebih memadai.
“Seharunya dana-dana CSR yang diberikan pengusaha, tidak digunakan untuk menata PKL di atas trotoar,” sesal Ade.
Dana CSR dari pihak swasta lanjut Ade, bisa digunakan untuk pembinaan yang dilakukan di tempat relokasi.
“Jadi seharusnya, PKL direlokasi, dibina, diberikan modal dan dibantu usahanya oleh pemkot. Nah, dananya bisa diambil dari CSR itu,” papar Ade.
Ade juga mengingatkan kepada Pemkot Bandung, bahwa pemasangan merk produk dari pihak swasta yang memberikan CSR, tetap harus dikenakan pajak.
“Jangan sampai lengah dalam menarik pajak, hanya karena yang bersangkutan sudah memberi CSR,” katanya.
Pada dasarnya, Ade sepakat dengan penataan PKL, namun harus dilakukan di tempat yang bukan trotoar. Sehingga tidak mengganggu pejalan kaki.
Menanggapi banyaknya PKL yang difasilitasi di trotoas, Ade mengatakan, Seharunya Pemkot Bandung lebih konsisten dengan hukum yang akan ditegakkan.
“Kalemahan pemkot hingga tidak bisa menertibkan PKL itu ya salah satunya karena ketidak konsistenan Pemkot Bandung dalam menindak PKL,” bebernya.
Selain itu, Ade menilai lemahnya data yang dimiliki Pemkot Bandung membuat program penanggulangan PKL jadi tidak terukur.
“Semestinya kalau ada data yang jelas, maka bisa di-breakdown, sehingga jumlah PKL bisa berkurang setelah ada relokasi,” terangnya.
