POJOKBANDUNG.com – Gerakan yang dilancarkan Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN) untuk mereformasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) mendapat sambutan hangat dari beberapa Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI.
Di Jakarta, Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono bertemu dengan salah satu Ketua Asprov yang sangat berpengaruh, sedangkan di Bandung, Sekretaris KPSN Alief Syachviar bertemu dengan Ketua Asprov PSSI Jabar Tommy Apriantono.
Menurut Suhendra, keberadaan PSSI di bawah Ketua Umum Edy Rahmayadi telah menyimpang jauh dari khittah PSSI. Antara lain tercermin dari tebang pilihnya Komisi Disiplin PSSI dalam menjatuhkan sanksi ke klub-klub, seperti kepada Persib Bandung, sehingga memecah-bela persatuan di kalangan insan sepak bola.
Selain itu, posisi Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi merangkap jabatan sebagai Gubernur Sumatera Utara.
“Padahal, perangkapan jabatan kepala daerah dan Ketua Umum PSSI melanggar aturan,” ungkap Suhendra Hadikuntono dalam keterangan tertulisnya belum lama ini.
Pria yang akrab disapa Hendra itu juga merujuk aturan yang melarang kepala daerah merangkap jabatan Ketua Umum PSSI, yakni Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No 800/148/SJ tentang Pelarangan Rangkap Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI, Klub Sepak Bola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural, tertanggal 17 Januari 2012.
“Mendagri Pak Tjahjo Kumolo juga sudah menginstruksikan agar kepala daerah tidak merangkap jabatan di organisasi olah raga. Kini saatnya Mendagri melakukan eksekusi, dengan mengultimatum Edy Rahmayadi untuk memilih salah satu jabatan, apakah gubernur ataukah Ketua Umum PSSI. Gubernur dan Ketua Umum PSSI bukan jabatan main-main, sehingga tak bisa dirangkap. Kalau dirangkap, bukan hanya PSSI yang menjadi korban karena tidak diurus dengan maksimal, melainkan juga rakyat Sumut karena waktu untuk melayani rakyat tersita untuk mengurus PSSI. Dua-duanya akan menjadi korban,” tandas dia.
Hendra lalu memberikan contoh, ikan membusuk dimulai dari kepalanya.Nah, agar PSSI tidak ikut “membusuk”, maka kepalanya, yakni Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi, harus diganti terlebih dahulu. “Reformasi PSSI akan kita mulai dari sini,” terang pria lyang juga Ketua Umum Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara beranggotakan 23 juta jiwa di seluruh Indonesia ini.
Selain mengganti Ketua Umum PSSI, KPSN juga mewacanakan pergantian seluruh anggota Executive Committee (Exco) atau Komisi Eksekutif PSSI yang saat ini ada yang berasal dari partai politik dan pemilik klub, sehingga terjadi benturan kepentingan atau conflict of interest.
Sementara itu, dalam pertemuannya dengan Ketua KPSN Suhendra Hadikuntono, salah satu Ketua Asprov yang sangat berpengaruh mengaku sependapat dengan misi KPSN. “Besar rasanya hati saya, ternyata Ketua Asprov tersebut satu barisan dengan garis perjuangan kita,” tutur Hendra merahasiakan nama Ketua Asprov tersebut sebagai bagian dari “klandestin” atau gerakan bawah tanah.
Sedangkan Ketua Asprov PSSI Jabar Tommy Apriantono menyambut baik gerakan KPSN untuk melakukan perubahan total di tubuh PSSI dan persepakbolaan Indonesia. Tommy lalu memberi contoh kasus kematian suporter The Jakmania, Haringga Sirla (23) saat menonton laga Persib melawan Persija di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) baru-baru ini. “Ini merupakan salah satu problem besar sepak bola Indonesia. PSSI terlalu sarat kepentingan sehingga penegakan hukum sering lemah,” kata dia.
Menurut dia, PSSI selalu berkilah statuta sebagai landasan hukumnya, namun pada praktiknya banyak pelanggaran statuta yang justru dilakukan oleh pengurus PSSI sendiri. Tommy yang juga dosen ITB ini mengaku siap bekerja sama dengan KPSN untuk melakukan perubahan total sepak bola nasional. ”Mau buat acara urun rembug atau agenda lain, saya siap bergabung dengan KPSN,” pungkas Tommy.
