Beruntung pemerintah dibantu berbagai komunitas hingga media yang peduli anti hoaks, terus bersinergi untuk meningkatkan literasi, kepedulian, dan pemahaman masyarakat akan situasi tersebut.
“Kami sangat berharap media juga bisa meningkatkan sensitivitas masyarakat tentang tangkal hoaks. Kita harus saling menguatkan soal anti hoaks ini agar ikut aktif memutus rantai penyebaran hoaks. Karena, bukan hanya dari pemerantah saja yang menangkal tapi masyarakat juga harus aktif dan menjadi polisi hoaks,” tuturnya.
Hal senada juga disampaikan M. Ridlo Eisy, sebagai Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers. Dirinya mengungkapkan, sinergi Polri-TNI, pemerintah daerah (pemda), tokoh-tokoh agama, guru, maupun dosen perlu digalakkan kembali untuk memerangi hoaks.
Ia pun berharap di musim politik jelang Pileg dan Pilpres, masyarakat tidak menghina seseorang dari sisi agama, suku, ras, golongan, juga kepada calon dan/atau peserta pemilu yang lain. Serta masyarakat termasuk media sekalipun untuk cepat percaya terhadap sebuah informasi yang belum jelas sumbernya.
“Termasuk rekan wartawan, harus cek dan recek selalu. Karena hal yang paling menakutkan dalam pemberitaan adalah disinformasi. Wartawan juga saya ingatkan jangan ada itikad buruk atau sengaja ingin berbohong dan melukai orang. Terpenting juga untuk masyarakat jangan cepat percaya. Cek dan recek dulu,” tandasnya
