POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Akhir-Akhir ini banyaknya beredar berita bermuatan bohong atau Hoaks dan ujaran kebencian yang mengakibatkan konflik serta perpecahan. Hal itu dianggap berbahaya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terlebih saat ini, Indonsia sudah memasuki masa kampanye Pilpres dan Pileg 2019.
Karena itu, peran media sangat strategis dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Informasi yang diberikan media, menjadi sumber pengetahuan masyarakat mengenai kondisi politik daearah, bahkan nasional.
Dynamic Nasionalis Community (DNC) sebagai salah satu komunitas sosial yang banyak melakukan pengkajian mengenai persoalan politik menggelar diskusi publik bertajuk ‘Media Jabar Bersatu Tangkal Hoaks Guna Sukseskan Pemilu 2019’ yang bertempat di Krang Kring Cafe, Jl. Ciliwung No. 1-3, Cihapit, Kota Bandung.
Dalam diskusi tersebut, DNC menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Kadiskominfo Kota Bandung, Ahyani Raksanagara, Pakar Komunikasi Universitas Pasundan (Unpas) yang sekaligus Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, M. Ridlo Eisy, serta mengundang para insan pers dari media arus utama hingga pers kampus, untuk mengupas tuntang perang terdapat hoaks tersebut.
Dalam paparannya, Kadiskominfo Kota Bandung, Ahyani Raksanagara menyampaikan, dalam UU ITE jelas membahas tegas soal sanksi hukuman bagi penyebaran luas berita bohong atau hoaks. Bukan hanya itu, semua pihak perlu bekerja keras untuk terus memantau akun-akun di medsos. Begitu ada yang menyebar hoaks, maka bisa langsung ditindak.
“Saat ini pola pikir masyarakat harus pula bertekad membiasakan diri dan memahami betul aturan tersebut. Hal ini guna mengingatkan akan pentingnya proses edukasi bagi masyarakat mengenai informasi yang masuk,” ucapnya, Selasa (25/09).
Menurutnya, peran vital pemerintah khususnya Kemenkominfo dan Bawaslu semakin gencar agar informasi dari satu sumber tidak begitu saja dipercaya. Harus ada pengecekan atau konfirmasi. Pasalnya, peredaran hoaks muncul salah satunya faktor kemauan membaca masih rendah.
“Berdasarkan survei tingkat membaca di Indonesia dalam 1 tahun orang hanya baca 27 halaman secara betul-betul atau 1:1000 yang membac. Maka dari itu kami, di Pemerintah pun terus berusaha meliterasi masyatakat. Juga dalam pemanfaatan internet maupun menangkal hoaks,” ungkapnya.
