POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat angkat bicara soal dugaan tim kuasa hukum pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu (Asyik). Pasalnya, tim kuasa hukum Asyik menuding ada kepanikan di tubuh KPU paska laporan dugaan maladministrasi yang dilakukan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu).
Ketua KPU Jabar Yayat Hidayat menampik tudingan tim kuasa hukum Asyik soal keterkaitan antara laporan dugaan maladministrasi dengan percepatan pelantikan gubernur dan wakil gubenur Jabar terpilih.
Menurutnya, pelantikan yang semula tanggal 17 September menjadi tanggal 5 September, itu tidak terkait masalah temuan aliran dana gelap ke kantong kampanye Rindu sebesar Rp 42 juta.
“Bukan karena soal dana, itu kan udah klir yah. Jadi kan tanggal 17 katanya Pak Jokowi mau ke Amerika, makanya dimajukan jadi tanggal 5,” kata Yayat kepada RMOLJabar, Selasa (4/9/2018).
Apalagi, kata Yayat, KPU Jabar tidak memiliki wewenang mengatur waktu pelantikan. Mengingat pelantikan gubenur dan wakil gubernur terpilih langsung dilakukan Presiden di Istana Negara.
“Kita mana ada wewenang atur-atur waktu pelantikan,” pungkasnya.
Sebelumnya, tim kuasa hukum pasangan Asyik mengklaim semenjak laporan itu dibuat pada 24 Agustus lalu, ada kepanikan yang muncul di tubuh KPU Jabar. Indikasinya dari pelantikan cagub dan cawagub terpilih yang sedianya pada 17 September menjadi 5 September.
“Ada dugaan kuat ada pengaruh dari penguasa. Imbasnya, pasangan cagub terpilih lain ikut dimajukan jadi 5 September,” kata salah satu anggota tim kuasa hukum pasangan Asyik Muhammad Fayyadh dalam konferensi pers di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (3/9) malam.
