POJOKBANDUNG.com, PADALARANG – Sistem Zonasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) baik tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dinilai perlu dilakukan evaluasi kembali.
Pengamat Pendidikan STKIP Pasundan Chaerul Sobar menilai, sistem zonasi memiliki kelemahan yang berpotensi menghambat pendidikan siswa.
Sebagai contoh, kata dia, siswa berprestasi dengan rumah yang jauh dari sekolah, kemudian siswa kurang mampu yang terpaksa mesti sekolah dengan jarak yang jauh.
“Perlu dievaluasi. Sistem zonasi ini menghambat siswa yang punya nilai akademik tinggi, tapi sekolahnya jauh kemana-mana akhirnya tidak bersekolah,” kata Chaerul saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin.
Selain itu, kata Chaerul, siswa yang kurang mampu secara ekonomi pun dipastikan terdampak dengan jalur zonasi ini. Ia mencontohkan, ada siswa yang mendaftar lewat jalur zonasi menggunakan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun, karena domisili rumah dengan sekolah negeri jauh, kemudian terpaksa masuk sekolah swasta dan ditambah biaya mahal untuk kebutuhan sehari-hari.
“Masuk sekolah swasta itu kan harus bayar, yang lebih mahal bukan biaya sekolah tetapi pertimbangkan biaya sehari-hari kebutuhan siswanya,” kata dia.
Chaerul mengaku, ada beberapa yang datang kepadanya terkait permasalahan PPDB tahun 2018 ini. Mayoritas menceritakan permasalahan yang terjadi dalam sistem jalur zonasi.
Dirinya menyarankan, solusi yang mestinya dilakukan pemerintah terkait PPDB ini adalah dengan melakukan pemerataan agar lebih terkoordinir.
