Alasan itu, kata dia, hanya mengkonfirmasi sejak awal yang bersangkutan memang sudah diplot harus jadi Pj Gubernur Jabar. Sehingga, mutasi yang bersangkutan dari Mabes Polri ke Lemhanas pada Maret silam hanya dilakukan untuk memuluskan rencana Kemendagri saja.
Fadli menambahkan, ditunjuknya Komjen Iriawan tentu memunculkan pertanyaan. Kenapa pemerintah begitu ngotot menjadikannya sebagai Pj Gubernur Jabar, sehingga sampai tak segan menjilat ludah sendiri? Apa motifnya? Dulu alasannya rawan, tapi sejauh ini pilkada Jabar aman-aman saja.
Fadli mencatat setidaknya ada tiga persoalan dari pelantikan Pj Gubernur Jawa Barat hari ini.
Pertama, pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Dulu, kata Fadli, presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan tersebut. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan tersebut.
“Tapi tiba-tiba hari ini malah dilantik. Masyarakat bs menilai sendiri, siapa sebenarnya yg gemar berbohong? Ke depan, sulit bagi publik untuk gampang mempercayai pernyataan pemerintah. Apa yg dikatakan lain dgn yg dilakukan,” imbuh Fadli.
Kedua, lanjut Fadli, keputusan tersebut akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jabar maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pad aseluruh tahap demokrasi yang akan berlangsung tahun ini dan tahun depan.
“Kita mendengar laporan-laporan di daerah tentang tdk netralnya oknum-oknum aparat tertentu. Kita yakin masih bnyk aparat Polri yg bersikap netral dan bekerja di jalan konstitusi untuk menjaga demokrasi kita,” katanya.
“Namun pelajaran dari Pilkada DKI lalu masih membekas bgmn ada oknum yg sengaja berpihak pd calon tertentu. Ini merugikan bagi institusi Polri yg merupakan institusi milik kita bersama,” lanjutnya.
Ketiga, lanjut Fadli, kengototan ini pasti memancing lahirnya spekulasi di tengah masyarakat. Apa sebenarnya motif pemerintah? Sebab, dulu saat masalah ini pertama kali mnjd kontroversi, perwira Polri diajukan sebagai Pj Gubernur karena alasan Pilkada Jawa Barat dinilai rawan.
Penilaian itu terbukti tak valid, telah dibantah oleh data Kemendagri dan Polri sendiri. Jawa Barat bukan termasuk zona merah Pilkada. Bahkan sejauh ini proses pilkada berjalan lancar.
“Langkah pemerintah yg tak mau dikoreksi semacam inilah yg justru bs memanaskan dan menggelisahkan masyarakat Jabar. Keputusan ini bs menodai Pilkada Jawa Barat,” katanya.
“Hal-hal semacam ini perlu dikoreksi. Jangan sampai pemerintahan ini berjalan secara buta dan tuli, mengabaikan kritik dan kontrol masyarakat. Pemerintah jangan menipu rakyat,” pungkas Fadli.
(one/pojoksatu)
