Ditambah pada pada 10 November 2017, Ade baru saja melegalisir ijazah dan transkip Nilainya. Tapi, setelah Tim Gerakan Pemuda Anti ljazah Palsu bersama dengan ketua KPUD Kabupaten Bogor mengkonfirmasi Iegalisir tersebul ke pihak Kampus STIEB Via, pihak kampus mengaku tidak pernah mengeluarkan dan membuat atau mengesahkan legalisir atas nama Ade Ruhandi pada tangal tersebut.
“Hal ini dibenarkan dengan tidak adanya arsip legalisir Ade yang tersimpan di bank arslp kampus,” terangnya.
Dengan kejadian ini harusnya Bawaslu lebih ketat dalam seleksi arsip data para calon yang mendaftar. Dan bisa kerja secara profesional dan cepat.
“Secepatnya kita akan melapor ke Polda Jabar,” terangnya.
Sementara itu Yusup Kurnia Koordinator Divisi Hukum dan Penindakan Pelangaran Bawaslu Jabar mengatakan, akan segera memproses laporan terhadap dugaan tersebut dengan berkoordinasi dengan Bawaslu kabupaten Bogor.
Tapi, lanjut dia jika yang di permasalahkan ijazah S1 yang di duga palsu, tersangka masih boleh melanjutkan proses pemilu. Karena syarat mencalonkan menjadi bupati minimal SMA.
“Kalau memang melanggar jatohnya nanti ke pidana umum, dan tidak.akan.mengganggu pilkada,”terangnya.
(van/pojokbandung)
