POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Kedaulatan pangan hendak diwujudkan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan. Hal itu merupakan implementasi dari UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
Kedaulatan pangan ini memiliki makna bahwa masyarakat diberi hal menentukan sistem pangan sesuai potensi sumber daya lokal yang ada. Potensi masyarakat yang tidak hanya terbatas kepada ketersediaan lahan yang mencukupi, kemampuan sumber daya manusia (SDM), maupun ketersediaan benih yang memadai.
Ada faktor penting lain dalam sistem pangan nasional, yakni menyangkut masalah perpupukan. Semakin tumbuhnya kesadaran menjaga ekosistem lingkungan hidup membuat pengunaan pupuk organik terus dimasyarakatkan. Pupuk organik yang dianggap ramah lingkungan serta tidak merusak struktur tanah.
Sayangnya penggunaan pupuk organik di Indonesia masih rendah. “Di Jawa Barat saja baru sekitar 63 ribu ton,” ungkap Direktur Utama PT Pupuk Kujang, Nugraha Budi Eka Irianto beberapa waktu lalu.
Menurut Nugraha, penggunaan pupuk organik memang masih kurang. Hal itu disebabkan karena petani ingin selalu cepat menikmati hasil pertanian. Padahal, hasil pertanian yang menggunakan pupuk organik baru terasa dalam beberapa tahun berikutnya. Jauh lebih cepat hasil produksi pertanian yang menggunakan pupuk kimia.
Pupuk Kujang sendiri merupakan BUMN yang telah mampu memproduksi pupuk organik hingga lebih dari 44 ribu ton. Kebiasaan petani yang masih enggan menggunakan pupuk organik tidak lantas membuat Pupuk Kujang menghentikan produksi pupuk organik.
“Kami tetap berkomitmen memproduksi pupuk organik dalam menjaga ketahanan pangan,” ungkap Nugraha. Tekad Nugraha itu sejalan dengan keinginan Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan supaya Pupuk Kujang terus mengembangkan pupuk organik, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Menurut Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan, peningkatan kualitas pupuk tentunya sangat penting bagi sektor pertanian. Tujuannya supaya produktivitas hasil pertanian pun meningkat.
