“Saya baru dengar informasi itu (Ketua KPU jadi saksi). Harapannya, semoga jalannya dan proses pilkada ini tidak terganggu,” kata Yayat di Pemkab Bandung Barat, Senin (21/5/2018).
Menurut dia, pemerintah daerah dan KPU bukan dalam kapasitas atasan dan bawahan. Namun sebagai institusi yang mengalokasikan anggaran untuk KPU, maka sangat wajar jika Pemda KBB menginginkan jalannya pesta demokrasi yang digawangi oleh KPU berjalan lancar.
Bukan hanya itu, Yayat juga terus memonitor perkembangan kasus di KPK khususnya yang menjerat sejumlah pejabat di lingkungan Pemda KBB. Termasuk beberapa kepala dinas yang dimintai keterangan susulan untuk memberikan kesaksiannya.
“Jangan sampai kondisi itu membuat roda pemerintahan semakin terganggu dan ada perasaan tidak nyaman. KPK itu langsung memanggil para saksi tanpa mengajukan izin dulu. Tapi para kepala SKPD yang dipanggil ini meminta izin ke saya karena waktunya ada yang tersita di Jakarta imbas dari proses pemanggilan tersebut,” bebernya.
Dia sudah meminta bagian hukum untuk terus memonitor dan mengikuti perkembangan kasus ini. Serta menjadi tugasnya untuk membuat anak buahnya di SKPD untuk tetap bekerja dan tidak resah. Kerjakan tugas dan tanggung jawab sesuai pekerjaannya dengan mematuhi koridor aturan.
