POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Para pengembang perumahan meminta pemerintah daerah memberikan dukungan nyata dengan kemudahan perizinan dan bantuan sosialisasi rumah vertikal.
Keinginan para pengembang itu sejalan dengan usulan Calon Gubernur Jabar 2018-2023 Sudrajat untuk membangun rumah vertikal di kota-kota besar Jawa Barat.
Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia (AP2ERSI) Ferry Sandiyana mengatakan, sudah seharusnya kota besar di Jabar mengalihkan program pembangunan perumahan dari perumahan datar (landed house) ke rumah vertikal, semacam rumah susun milik (rusunami) atau rumah susun sewa (rusunawa). Namun rumah vertikal tidak berlaku bagi kota kecil yang tidak memiliki kawasan industri dan masih tersedia lahan cukup luas.
“Sebenarnya isu rumah vertikal bukan sekarang saja, sudah dari dulu. Sudah seharusnya pengembangan perumahan di Jabar, khususnya di kota besar, memakai konsep ini. Kalau kota yang belum besar, tidak terlalu perlu. Karena tipe rumah ini dibutuhkan orang yang simple dan ingin dekat dengan lokasi pekerjaan,” ujar Ferry, Rabu (9/5).
Ferry mengatakan, rumah vertikal dipakai bagi daerah yang memiliki keterbatasan lahan dan ada kawasan industri. Dia menunjuk sejumlah kota di Jawa Barat yang membutuhkan pengembangan perumahan vertikal, di antaranya Bekasi, Depok, Karawang, Cimahi, Bandung, serta Sumedang di wilayah Jatinangor.
“Yang menarik itu di daerah penyangga ibu kota. Jadi ketika pasangan ASYIK (Sudrajat-Akhmad Syaikhu menawarkan rumah vertikal, tentu disambut baik dan sangat antusias. Kami akan bersinergi mewujudkannya. Karena di antara anggota banyak yang sudah memiliki lahan dan posisi untuk merealisasikan program,” jelasnya.
Ferry menuturkan, asosiasi pengembang perumahan tentu membutuhkan dukungan pemerintah dari sisi regulasi dan sosialisasi. Bukan rahasia lagi, selama ini mahalnya perumahan di masyarakat akibat birokrasi perizinan yang berbelit.
“Izin-izin sudah ada, lalu Pak Jokowi punya paket kebijakan ekonomi. Artinya pusat mendorong, tetapi daerah kurang mendukung. Jadi nanti masalah perizinan harus diperbaiki. Sekarang ini bikin apartemen dan rumah susun rakyat sama saja. Perizinannya riweuh,” ungkapnya.
Menurut Ferry, pemerintah daerah perlu memiliki terobosan dalam bidang perizinan supaya tidak berdampak pada modal pengembang. Perizinan sampai legalitas perumahan vertikal diberikan kekhususan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah bisa memperoleh rumah idamannya, meski tipe rusun.
“Pemerintah ingin bikin rusun murah, tapi izin memakan biaya tinggi. Ujungnya tetap saja akan mahal kalau masih seperti ini,” katanya.
Ferry mengatakan, pemerintah daerah juga perlu melakukan sosialisasi pentingnya rumah vertikal kepada masyarakat. Saat ini banyak rusunami dan rusunawa yang kosong.
“Harus sosialisasi untuk mengarahkan warga ke rusunawa. Mengubah mind set warga untuk tidak mau tinggal di rusun itu sulit. Katanya ribet harus turun naik bagi yang kebagian lantai atas. Apalagi rusun hanya untuk 30 tahun, sementara landed house seumur hidup,” ujarnya.
Sebelumnya, Calon Gubernur Jabar nomor urut tiga itu mengatakan, saat ini lahan di Jabar semakin mahal sehingga model perumahan harus dievaluasi kembali.
“Perumahan di Jawa Barat, lahan semakin mahal dan terbatas sehingga mungkin model perumahan, konstruksi. Tata letak perumahan juga harus dievaluasi kembali,” kata Cagub Jabar yang diusung Partai Gerindra, PKS, dan PAN itu.
Menurut Sudrajat, suatu saat nanti di kota dari radius lima sampai 10 kilometer tidak boleh ada landed house. Warga membangun rumah susun vertikal.
“Pembangunan permukiman dan perkantoran akan difokuskan pada pembangunan hunianvertikal. Radius lima sampai 10 Km misalnya, tak boleh ada landed house,” kata Sudrajat. (*/nto)
