POJOKBANDUNG.com, BANDUNG — Mewujudkan pemerintah bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan salah satu target Program Reformasi Birokrasi, sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi.
Konkretnya, program reformasi birokrasi tersebut perlu digelar pada unit-unit kerja di pemerintahan, salah satunya pembangunan Zona Integritas.
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying secara resmi melakukan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, Selasa (8/5).
Kegiatan di Aula Lantai III KPP Pratama Bandung Cibeunying tersebut dihadiri seluruh pegawai, stakeholder, dan perwakilan Wajib Pajak KPP Pratama Bandung Cibeunying.
Pembacaan dan Penandatanganan Piagam Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dilakukan Kepala KPP Pratama Bandung Cibeunying, Andi Setiawan.
Hari sebelumnya, Senin (7/5) seluruh pegawai KPP Pratama Bandung Cibeunying telah menandatangani Pakta Integritas sebagai langkah awal untuk pencanangan Zona Integritas.
Proses pembangunan zona integritas (ZI) mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penilaian Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Kementerian Keuangan.
Pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
