Di atas kertas, jika pengambilan keputusan ditempuh dengan cara oligarki bukan tidak mungkin pada akhirnya kekuasaan penentuan calon kepala daerah, hanya ditentukan segelintir elit parpol ditingkat pusat yang sudah pasti tidak memahami kebutuhan dan keinginan daerah. Padahal, imbuh Zakiyuddin, demokrasi sejatinya mempermudah aksesibilitas masyarakat untuk dipilih menjadi pemimpin.
“Pada kenyataannya pemilihan calon kepala daerah menjadi hak eksklusif pimpinan parpol ditingkat pusat,” tegas Zakiyuddin.
Selain itu, kata Zakiyuddin, Pilkada sebenarnya merupakan praktek demokrasi yang bersifat konstitusional. Dia memandang, yang menjadi persoalanan saat ini terletak dari sisi proses rekruitmen calon kepala daerah sebab, parpol tidak membangun demokrasi substansial lantaran
proses rekruitmen politik yang dilakukan tidak melalui seleksi dan kompetisi yang jujur dan adil secara demokratis.
“Hilangnya fungsi ini membuat parpol sulit mendapatkan kader yang dipercaya. Perekrutan politik biasanya karena dukungan elit sehingga secara internal tidak punya basis politik yang kuat,” terangnya.
“ICMI muda menentang oligarki parpol yang membunuh demokrasi lokal. Proses penentuan calon kepala daerah yang diputuskan pimpinan pusat partai politik merupakan bentuk nyata praktek oligarki,” sambung Zakiyuddin.
MP ICMI Muda Pusat pun mendesak setiap parpol memberi kesempatan bagi orang daerah menjadi pemimpin didaerahnya dengan menghilangkan proses droping calon kepala daerah dari pusat.
“Proses droping dropingan jelas membunuh potensi aspirasi daerah. Kami tidak setuju akan hal itu,” tutupnya.
