POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Maju mundurnya demokrasi bergantung pada partai politik (parpol) saat menjatuhkan pilihan calon kepala daerah. Akan tetapi menjelang Pilkada 2018, tak sedikit elit parpol menentukan pilihan sepihak tanpa memperhatikan aspirasi ditingkat bawah.
Ketua Presidium MP ICMI Muda Pusat, Ahmad Zakiyuddin menilai, Pilkada serentak 2018 sudah mengkhawatirkan. Pesta demokrasi lima tahunan itu dianggap permainan bagi segelintir elit parpol yang tengah duduk asik di kursi jabatan paling tinggi.
“Ini disebut oligarki. Elit parpol (DPP, red) yang menentukan calon,” ucap Zakiyuddin melalui pesan singkat, Rabu (3/1/2017).
Zakiyuddin menjelaskan, fenomena oligarki parpol terlihat jelas dalam beberapa hal. Misalnya, peran elit parpol ditingkat pusat saat penentuan calon kepala daerah begitu dominan. Hal ini diperkuat juga dalam Peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 Pasal 38 ayat 2 poin b yang menyatakan, parpol atau gabungan parpol wajib memenuhi persyaratan yaitu menyertakan keputusan pimpinan parpol ditingkat pusat tentang persetujuan pasangan calon dan dokumen syarat calon.
Peraturan KPU tersebut, kata Zakiyuddin, secara tidak langsung memberi ruang bagi parpol ditingkat pusat untuk mengambil hak demokrasi lokal. Padahal, pimpinan parpol di tingkat daerah seharusnya bisa memilih calon kepala daerahnya sendiri. Menyikapi hal itu pihaknya-pun berharap KPU
mencabut peraturan tersebut lantaran dinilai telah membunuh dinamika demokrasi lokal ditingkat daerah.
“Calon yang sudah diusung ditingkat daerah yang merupakan representasi ‘orang daerah’ akhirnya bisa dibatalkan oleh pusat. Jika begini, Pilkada hanya membunuh perkembangan demokrasi lokal. Demokrasi yang sudah berlangsung lebih dari 19 tahun justru mengalami kemunduran yang signifikan, bukan kemajuan,” paparnya.
