Emil sapaan Ridwan Kamil menambahkan, seandainya masih ada warga yang belum tercover bantuan kesehatan dari pemerintah, pihaknya sudah memiliki solusi lain yakni bekerjasama dengan beberapa CSR.
“Hari ini ada CSR yang memberikan 2.000 masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan jaminan kesehatan.
Jika masih kurang, kami punya instrumen bantuan dari dana zakat sebesar Rp 30 miliar dalam satu tahun. Kami akan alokasikan 10 persennya. Jika program dan rencana itu berhasil, bukan tidak mungkin awal 2018 Kota Bandung sudah 100 persen UHC,” paparnya.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandung, Herman Dinata Mihardja mengapresiasi atas dukungan dan apresiasi tersebut. Herman mengatakan, Kota Bandung bisa menjadi ibu kota provinsi pertama di Indonesia yang berkategori UHC. Sejauh ini, lanjut Herman, jumlah kepeesertaan di Kota Bandung hampir mencapai 95 persen.
“Syarat UHC itu minimal 95 persen warganya tercover menjadi peserta. InsyaAllah Kota Bandung per 1 Januari 2018 sudah 100 persen UHC,” sambung Herman.
Herman menuturkan, sampai dengan 15 Desember 2017 jumlah penduduk Kota Bandung yang terdaftar sebagai peserta JKN-KlS mencapai 2.197.963 jiwa dari jumlah total penduduk sebanyak 2.397.396 jiwa atau 91,68 persen. Jika dilihat secara Kedeputian, kata Herman, wilayah Jabar dengan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai peserta JKN KIS sebanyak 22.392.162 dari jumlah penduduk se-Kedeputian Wiayah Jabar sebanyak 31.841.3891 jiwa.
“Kami optimis program strategis nasional ini bisa sukses dan memastikan seluruh penduduk terdaftar sebagai peserta JKN-KIS, khususnya bagi warga Kota Bandung,” pungkasnya.
