POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Rekomendasi dukungan dari Partai Golkar kepada Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien bisa kembali dicabut. Ini menjadi babak baru dari dinamika pengusunan calon Pilgub Jabar 2018.
Untuk merealisasikan rencana pencabutan dukungan pada Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien, pengurus partai berlambang pohon beringin di Jabar memanfaatkan momen Rapimnas di Jakarta pada Senin (15/12/2017).
DPD Golkar menata kembali rencana bertarung di Pilgub Jabar dengan mewacanakan mendorong Dedi Mulyadi. Itu dibahas dalam rapat pleno yang digelar pengurus partai di Kantor DPD Golkar Jabar, Jalan Maskumambang, Kota Bandung, Jumat (15/12/2017).
Sekretaris DPD Golkar Jabar, Ade Barkah mengungkapkan, hasil rapat pleno itu berisi penolakan rekomendasi kepada Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien.
“Kami akan sampaikan hasil pada Rapimnas Golkar. Ya sepertinya begitu, 91 persen (Rekomendasi Ridwan Kamil dicabut dan ditinggalkan). Hasilnya disepakati oleh semua pengurus dan mengikat, artinya tidak bisa ditawar-tawar lagi,” kata Ade saat ditemui usai rapat.
Baca Juga :
Waspada! Pilgub Jabar Bakal Penuh Isu SARA Seperti Pilgub DKI. Begini Analisa Pengamat
Gerindra Klaim Sudah Bahas Pengusungan Sudrajat dengan Petinggi PKS
Alasan pencabutan didasarkan pada penolakan kader di tingkat bawah, serta kembali dilandaskan pada Rapimda Golkar di Karawang pertengahan tahun lalu.
Alasan lain tuntutan pencabutan dukungan pun diperburuk dengan sikap Ridwan Kamil yang tidak menunjukan itikad baik untuk berkomunikasi serta menemui pengurua DPD Golkar Jabar.
“Pokoknya pleno tadi bersikap bahwa rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPP kami tolak. Lagipula, setelah mendapat rekomendasi, pengantinnya (Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien) tidak ada yang datang pada kami, dua-duanya tidak sowan,” ucapnya.
Pengurus Golkar Jabar yang menghadiri rapat pleno optimistis tuntutan mereka akan direalisasikan oleh pengurus DPP. Pasalnya, ketua umum Golkar yang baru, Airlangga Hartanto merupakan organisatoris yang akan menjalankan roda organisasi ini sesuai dengan AD ART.
Sementara itu, Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Ratu Dian Hatifah mengakui rekomendasi Partai Golkar di Pilgub Jawa Barat memiliki potensi untuk berubah. Perubahan ini, kata dia, dapat terjadi usai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 19 dan 20 Desember 2017 mendatang.
“Agenda ini akan didahului oleh Rapat Pimpinan Nasional sehari sebelumnya,” ujarnya, dikutip dari rilis yang diterima Radar Bandung (grup Pojokbandung.com).
Meski begitu, Ratu mengatakan sampai hari ini belum ada perubahan rekomendasi kontestasi lima tahunan tersebut. Seluruh produk hukum yang dipakai masih hasil dari proses yang dijalankan oleh mantan Ketua Umum DPP Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
Baca Juga :
Gerindra Terus Bermanuver di Pilgub Jabar, Apa Kabar PDIP?
Gerindra Serukan Seluruh Kader di Jabar Menangkan Sudrajat
“Sampai sekarang ini, Golkar belum ada perubahan untuk Pilgub Jabar. Tetapi rekomendasi memiliki potensi berubah setelah Munaslub beberapa hari lagi. Peluanya, fifty-fifty lah di Munaslub nanti,” katanya.
Menurut Ratu, usulan perubahan rekomendasi sebenarnya sudah mengemuka dalam rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu, (13/12) kemarin lusa. Akan tetapi, karena dikhawatirkan mengganggu fokus agenda pleno, maka pembahasan perubahan rekomendasi akan dilaksanakan usai Munaslub digelar.
“Kemarin itu saat rapat pleno telah ada pembahasan tentang usulan perubahan rekomendasi calon dalam Pilkada. Namun, disepakati untuk diundurkan waktunya. Fokus kemarin kan soal pergantian Ketua Umum,” katanya.
Ratu pun mengaku tidak mengetahui apakah agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 18 Desember 2017 akan membahas perubahan rekomendasi atau tidak. Untuk diketahui, Rapimnas merupakan forum tertinggi setelah Munas yang harus menghadirkan semua unsur DPP dan DPD I Partai Golkar se-Indonesia.
“Saya juga belum bisa menjelaskan apakah (rekomendasi.red) akan dibahas dalam Rapimnas,” pungkasnya.
