POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Partai pendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Pilgub DKI harus hati-hati. Pasalnya, indikasi isu yang ramai di DKI bisa terjadi di Pilgub Jabar.
Direktur Eksekutif Lembaga Survei Lingkar Studi Informasi dan Demokrasi (LSID), Dedi Barnadi berharap masyarakat Jabar diimbau hati-hati untuk tidak terprovokasi.
Seperti diketahui, di Pilgub DKI lalu Nasdem, Golkar, PDIP dan Hanura merupakan Partai pengusung Ahok. Di Pilgub Jabar, Ridwan Kamil sejauh ini didukung oleh barisan partai yang pengusung Ahok, meski tidak semuanya.
“Kalau sosok Ridwan Kamil memang bisa tidak berpengaruh. Tapi partai pengusungnya bisa menjadi sasaran,” katanya saat ditemui usai pemaparan hasil survei pemetaan Cagub dan Cawagub Pilgub Jabar di Centropunto, Jalan Trunojoyo, Kamis (14/12/2017).
Pendapat serupa disampaikan pula oleh pengamat politik dari Unpad Muradi. Indikasinya bisa dilihat dari rencana ajakan Gerindra kepada PKS dan PAN dalam koalisi.
Pendekatan keagamaan bisa terulang di Jawa Barat jika Gerindra, PKS, dan PAN menghendaki arah tersebut. “Ada indikasi ke arah sana,” kata Muradi di Bandung, Senin (12/11/2017).
Hal ini diperkuat dengan adanya pernyataan Ketua DPW Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi yang ingin mengulang koalisi Pilkada Jakarta 2017 di Pilgub Jabar 2018.
“Kalau isunya agama, susah untuk mengatakan tidak. Bahwa ini efektif betul,” katanya.
Tetapi, menurutnya sekarang tinggal menunggu arah Gerindra, apakah akan tetap menggunakan pendekatan keagamaan atau tidak. Namun, Muradi berharap hal itu tidak terjadi karena hanya akan merusak kondisi di Jawa Barat.
Disinggung langkah-langkah yang harus dilakukan pesaing koalisi Gerindra jika hal itu terjadi, menurutnya harus bisa meng-counter isu-isu keagamaan yang dimunculkan.
Salah satu yang terpenting dengan mengusung calon yang memiliki kultur keagamaan yang kuat. Sebagai contoh, kata dia, Ridwan Kamil harus memilih calon wakil gubernur yang berasal dari latar belakang ulama mengingat sebagian besar penduduknya muslim.
“Kang Emil harus mencari wakil yang bisa meng-counter isu itu di masyarakat. (Sosok wakil dari kalangan) ulama yang mampu meng-counter itu,” ucapnya.
