’’Pemerintah bakal menghukum orang yang mengajukan skema penghapusan utang, tapi menyembunyikan asetnya,’’ tegas Chairman FSC Choi Jong-ku.
Rencananya, pemerintah juga menggalang dana dari sektor swasta untuk mendukung program tersebut. Choi menegaskan bahwa pihaknya sebisa-bisanya akan meminimalkan terjadinya moral hazard. Yaitu, kondisi yang muncul ketika risiko akibat tindakan seseorang ditanggung orang lainnya, bukan oleh si pelaku.
Moral hazard itulah yang menjadi bahan kritikan utama saat program National Happiness Fund kali pertama diluncurkan pada 2013. Ada kekhawatiran jika para debitor nakal sengaja tidak membayar utang dengan harapan pemerintah menghapuskannya suatu saat nanti.
Skema penghapusan utang tersebut merupakan janji kampanye dari mantan Presiden Korsel Park Geun-hye. Saat itu Park berharap kebijakan itu menjadi alat untuk memerangi kesenjangan finansial di masyarakat. Program kali ini jauh lebih besar bila dibandingkan dengan sebelumnya.
“Ini adalah bentuk unik dari kapitalisme konfusianisme, yakni negara kerap dipandang sebagai pelindung rakyat,” terang Kepala Asia-Pacific Global Research Group Jasper Kim.
Dia menyebut program itu sebagai langkah yang baik. Sebab, utang rumah tangga adalah masalah penting di Korsel.
