Sebelumnya, KPK secara resmi menetapkan kembali Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan proyek e-KTP.
Komisioner KPK, Saut Situmorang mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) pada tanggal 31 Oktober 2017 lalu atas naa Setya Novanto.
Ungkap Saut, Setya Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu.
Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah Rp 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri.
Atas dasar itu, Setya Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.
Sementara itu, Rapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang akan menentukan nasib Ketua DPR RI Setya Novanto, Selasa (21/11) sendiri ditunda. Penundaan rapat dikarenakan pimpinan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat tak semuanya hadir.
Untuk diketahui, MKD berencana menggelar rapat untuk membahas posisi Ketua DPR Setya Novanto yang menjadi pesakitan KPK dalam kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik itu.
Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya sudah mengundang pimpinan fraksi, namun ada beberapa pimpinan fraksi yang konfirmasi tidak bisa hadir dengan alasan ada agenda lain dan juga tidak berada di Jakarta. “Agar maksimal, maka ditunda sambil konfirmasi ulang kapan pimpinan fraksi lengkap,” kata Dasco.
