POJOKBANDUNG.com, BANDUNG – Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto menyerukan seluruh kader partainya di Jawa Barat untuk patuh pada keputusan pengusungan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil dan Anggota DPR RI Daniel Muttaqien pada Pilgub Jawa Barat 2018.
Sikap partai berlambang pohon beringin ini disampaikan Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I, Ratu Dian Hatifah, Selasa (7/11/2017).
“Tidak boleh ada kader yang tidak patuh,” tegas Ratu.
Baca Juga:
Ini Alasan PDIP ‘Selow’ Hadapi Pilgub Jabar, Salah Satunya karena Jokowi….
Tegas! Begini Petisi Online Pendukung Dedi Mulyadi yang Sakit Hati
Menurutnya, DPP Golkar sudah menyiapkan sanksi bagi siapa pun kader yang tidak mengikuti arahan pengurus pusat, karena kesolidan merupakan kunci utama dalam meraih kemenangan pada sebuah kontestasi politik.
“Ada semacam sanksi, karena kan itu peraturan yang harus dilaksanakan dan disepakati oleh semua kader,” katanya.
Dikatakan, soal aksi penolakan yang muncul dari arus bawah Golkar Jawa Barat dan pernyataan kesolidan dukungan kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi, Menurut Ratu, Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto berada dalam posisi tegak lurus terhadap rekomendasi DPP.
“Sikap Pak Setnov ‘keukeuh’ ya bahwa elektabilitas Ridwan Kamil menjadi patokan utama dan memerintah seluruh kader untuk patuh memenangkan Ridwan Kamil,” tandasnya.
Baca Juga:
Begini Sikap Dedi Mulyadi setelah Golkar Pilih Ridwan Kamil-Daniel
Ditemui Deddy Mizwar, Dedi Mulyadi Bilang Mau Bikin Film ‘Ditinggal Pergi Bus’
Perintah itu, lanjut dia, diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Marham yang mengimbau langsung kepada Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi agar tidak pindah partai sekalipun telah mendapat dukungan besar dari warga Jawa Barat dan calon partai pengusung seperti PDIP dan Hanura.
“Imbauan kami kepada Kang Dedi agar beliau tidak pindah partai meskipun mendapatkan dukungan yang besar dari warga Jawa Barat untuk mencalonkan. Acuannya Kartu Tanda Anggota Golkar yang beliau pegang. Kalau tidak patuh, kami ada sanksi, Pak Setnov punya hak preogatif,” pungkasnya.
