POJOKBANDUNG.com – Cimahi hari ini memasuki babak baru kepemimpinan. Wali Kota Cimahi terpilih hasil Pilkada serentak 2017 Ajay Muhammad Priyatna dan Wakil Wali Kota Letkol (Purn) Ngatiyana resmi dilantik Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Minggu (22/10/2017).
Hari ini, Senin (22/10/2017), adalah hari pertama kerja Ajay Muhammad Priyatna dan Ngatiyana. Ajay dan Ngatiyana akan memimpin 532 Ribu Jiwa penduduk Kota Cimahi hingga tahun 2022 berdasarkan Surat Keputusan Mendagri Nomor 131.32-3020 Tahun 2017.
Ditemui usai pelantikan, Gubernur Aher mengamanatkan Wali Kota Ajay M Priatna untuk langsung bekerja tanpa masa transisi.
Aher meyakini pasangan wali kota ini telah mempelajari bagaimana kondisi Cimahi dan sudah membaca peta persoalan berikut penyelesaiannya terutama untuk fokus pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang tahun ini sudah di angka 76,42 poin.
Baca Juga:
Setelah Dilantik Jadi Walikota, Ajay-Ngatiyana Pesan Ini ke Warga Cimahi
Yudha Indrajaya: Puasa Bukan Alasan Bermalas-malasan
“Saya berpesan agar tidak ada masa transisi tapi langsung bekerja keras karena saya yakin mereka sudah mempelajari bagaimana kondisi Cimahi, sudah membuat visi misi saat kampanye serta sudah membaca peta persoalan dan solusinya,” ujar Aher.
Kota Cimahi yang pada tanggal 21 Juni 2017 lalu genap berusia 16 Tahun menjadi modal berharga bagi wali kota dan wakil wali kota baru untuk menyusun program pembangunan yang maju, agamis dan berbudaya sesuai dengan visi dan misi yang diagaungkan selama masa kampanye.
— Pojok Bandung (@pojokbandung2) October 23, 2017
Untuk itu kata Aher, slogan yang selama ini dipegang oleh masyarakat Cimahi yaitu “Salayu Ngawangun Jati Mandiri” yang memiliki arti berjalan harmonis, serasi dengan selaras, bahu membahu dalam membangun citra diri yang mandiri dalam kemajuan, harus benar-benar diaktualisasikan dalm berbagai aspek kehidupan bermasyarakat termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
“Saya juga mengajak Pemkot Cimahi hadirkan birokrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat,” katanya.
