Karim Suryadi menilai, sikap solid petinggi Golkar dalam menyikapi kasus Setya Novanto menjadi isyarat bahwa Partai Golkar merasa tidak akan rugi. “Ini jadi sinyal politik bahwa tidak mungkin petinggi Partai Golkar mengambil sikap seberani itu tanpa bargaining position untuk Pemilu 2019,” tambahnya.
Ia menduga, ada hal yang mendasari sikap bulat dukungan terhadap Setya Novanto. “Entah apa yang mendasarinya, saya tidak tahu apakah ada deal-deal, tapi sikap bulat mereka isyaratkan bahwa mereka sudah confirm betul bahwa kasus ini tidak akan menenggelamkan Setya Novanto apalagi merusak Golkar,” tuturnya.
Di sisi lain, Golkar tidak sendirian jika harus menanggung citra sebagai partai korup. Golkar adalah partai koalisi pemerintah. Sehingga, PDIP sebagai partai pemerintah, juga dinilai akan turut menanggung resiko.
Karim Suryadi mengatakan, PDIP termasuk fraksi di DPR yang paling semangat mendukung jalannya pansus hak angket KPK yang dipersepsi publik sebagai upaya pelemahan KPK.
“Kalau kita ingin mengkalkulasi seberapa kuat sih isu korupsi dengan PDIP, itu bukan dibangun oleh bebasnya Setya Novanto, tapi lebih ditentukan bagaimana sikap kader-kader PDIP yang mendukung hak angket terhadap KPK hingga ngotot untuk memperpanjang masa kerjanya, gencar menyerang KPK,” bebernya.
Semangat PDIP di DPR, kata dia, kontraproduktif dengan klaim pemerintah yang mendukung pemerintahan bersih dari KKN, perang melawan korupsi, penguatan KPK, dan sebagainya.
Menurutnya, di balik kasus e-KTP atau korupsi, ada akrobat politik yang dilakukan elit politik yang tidak seirama dengan pemerintah. Akrobat ini jelas menyulitkan pemerintah itu sendiri.
