Informasi yang dihimpun, Juli lalu, tim Aset dan Data Kementerian Pertahanan yang bertugas memverifikasi pemindahan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Provinsi Lampung, mulai bekerja.
Melalui surat Nomor: B/1011/VII/2017/DJPOT tertanggal 17 Juli 2017, Kemenhan menginformasikan kepada Direktur Utama ketiga BUMN itu membantu Tim Aset dan Data memverifikasi rencana pemindahan tersebut ke Lampung.
Surat tersebut menyebutkan dasar kerja Tim Aset dan Data Kemenhan, yakni rencana relokasi pabrik/industri BUMN ke Lampung. Lalu, disposisi Menteri Pertahanan kepada Dirjen Pothan untuk mengkaji kemungkinan permindahan ketiga BUMN tersebut ke Lampung.
Pada surat yang ditekan Direktur Jenderal Potensi Pertahanan (Pothan), Brigjen TNI Sunaryo itu, juga disebutkan Tim Aset dan Data memverifikasi data kondisi aset perusahaan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendukung. Masukan tersebut diperlukan sebagai self assesment terkait analisa keuntungan dan kerugian (advantage/disadventage) terkait rencana relokasi tersebut ke Lampung.
Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyambut baik langkah Kemenhan tersebut. Menurut Ridho, Pemerintah Provinsi Lampung sejak awal melobi pusat untuk memanfaatkan potensi maritim Lampung sebagai relokasi industri pertahanan.
“Banyak lokasi yang kita tawarkan. Salah satunya Kawasan Industri Maritim (KIM) Tanggamus,” katanya.
Menurut Gubernur Ridho, KIM merupakan perwujudan kekuatan maritim Lampung. Karerna itu, Gubernur Ridho ingin mewujudkan KIM secepat mungkin.
“Target ini sudah lama menjadi wacana dan secepat mungkin diwujudkan. Saat ini Tanggamus masuk perencanaan tiga kawasan industri marintim dalam agenda pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Lampung,” kata Gubernur Ridho Ficardo.
